Liputan6.com, Jakarta Untuk mengantisipasi baby boom (ledakan kelahiran bayi) pasca pandemi COVID-19, layanan KB tetap berjalan. Upaya tersebut dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat fenomena pasangan usia subur menunda pasang alat KB ke fasilitas kesehatan.
"Kami terus menggenjot peningkatan kepesertaan ber-KB untuk antisipasi terjadinya baby boom di masa yang akan datang. Tentunya, demi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, baik jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Minggu (3/5/2020).
Advertisement
Ia menyebut, ada 5 kebijakan yang BKKBN lakukan selama pandemi COVID-19.
Pertama, BKKBN (Pusat dan Provinsi) maupun Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media, terutama media daring.
Kedua, saat COVID-19, penyuluh KB/petugas lapangan KB dapat bekerjasama dengan kader institusi masyarakat pedesaan melakukan analisis untuk mengetahui jumlah dan persebaran pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan suntik KB, pil KB, IUD, dan implan.
Konseling Lewat Daring
Ketiga, penyuluh KB/petugas lapangan KB dapat mendistribusikan kontrasepsi ulangan pil dan kondom di bawah supervisi puskesmas/dokter/bidan setempat.
Keempat, penyuluh KB/petugas lapangan KB melakukan koordinasi dengan faskes terdekat serta praktik mandiri bidan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serta pembinaan kepesertaan ber-KB. Hal ini termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi juga konseling menggunakan media daring.
"Atau bisa juga nanti ada kunjungan langsung (bidan) dengan tetap memerhatikan jarak ideal," lanjut Hasto.
Kelima, mengajak bidan ikut berperan sebagai pengawas dan pembina terkait distribusi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh penyuluh KB/petugas lapangan KB.
Hasto menyampaikan, imbas dari penyebaran wabah COVID-19 berakibat kepada penurunan aktivitas kinerja BKKBN di lapangan. Ada penurunan mekanisme operasional di lini lapangan, misal di Kampung KB, pertemuan pokja dan pemantauan OPD-KB tidak bisa optimal.
“Pelayanan KB sendiri, sosialisasi oleh penyuluh KB, dan kader-kader sebenarnya sangat full kontak (people to people contact/person to person). Sehingga ketika ada physical distancing atau social distancing, maka jelas akan menurun pelayanan itu,” ujarnya.
Advertisement
