Pengamat: Alih Fungsi Lahan Ancam Krisis Pangan di Tengah Pandemi Corona

Ancaman krisis pangan di tengah pandemi Corona Covid-19 juga muncul dari faktor dalam negeri kita sendiri, misalnya alih fungsi lahan.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Mei 2020, 19:07 WIB
Bangunan air seperti embung dan dam parit akan bermanfaat meskipun debit air kecil, air masih bisa dialirkan ke sawah-sawah petani.

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan potensi kelangkaan dan darurat pangan di tengah pandemi virus Corona Covid-19. Sebab, kebijakan lockdown di sejumlah negara membuat distribusi pangan internasional terganggu.

Ancaman krisis pangan di tengah pandemi Corona Covid-19 juga muncul dari faktor dalam negeri kita sendiri, misalnya alih fungsi lahan. Hal inilah yang dicermati oleh pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori.

"Alih fungsi lahan berpengaruh terhadap krisis pangan. Tapi sebenarnya konversi lahan ini bukan hal baru. Ini sudah puluhan tahun berjalan, walaupun kita sudah punya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang semangat utamanya adalah melarang konversi," ujar Khudori melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2020).

Dia menilai, adanya regulasi Undang-Undang (UU) tersebut belum menghentikan laju alih fungsi lahan karena dukungan dari daerah belum maksimal.

Idealnya, kata Khudori, regulasi tersebut diterapkan dari tingkat bawah hingga nasional agar tak ada lagi alih fungsi lahan di tengah pandemi Corona Covid-19.

"Tapi faktanya konversi masih terus berlanjut karena memang regulasi di level bawah itu belum sepenuhnya di-support oleh Pemda, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Karena untuk membatasi atau melarang konversi itu harus ditetapkan dulu (regulasi) dari bawah itu, jadi buttom up. Nah, itu belum sepenuhnya berjalan," paparnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Manfaatkan Sumber Daya Indonesia

Ilustrasi panen raya.

Menurut Khudori, potensi krisis pangan di kemudian hari lebih banyak terjadi dikarenakan persoalan rantai pasokan pangan, bukan faktor produksi.

"Pasalnya, sebagian negara masih bergantung pada impor pangan, termasuk Indonesia. Padahal kondisi pandemi membuat pergerakan barang dan manusia terhambat," terang dia.

Untuk itu, Khudori mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengurangi impor dan memberdayakan secara maksimal potensi pertanian yang ada di dalam negeri.

"Saya kira saat ini kita harus manfaatkan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, seperti SDM, potensi pangan, dan lain sebagainya. Semua kita optimalkan untuk menjawab ancaman kriris yang ada di depan mata," tutur Khudori.

"Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dan memastikan rantai pasok pangan kita tidak terganggu. Itu kebutuhan jangka pendek yang saat ini kita butuhkan," pungkas Khudori.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya