Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB sebagai langkah percepatan penanggulangan virus Corona (Covid)-19 di Jabar.
Ridwan Kamil juga mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang pemberlakukan PSBB dan Surat Edaran Nomor 460/71/Hukham tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB bidang transportasi yang ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota di Jabar.
Dalam Kepgub tersebut ditetapkan PSBB Jawat Barat berlangsung 14 hari dari 6-19 Mei 2020. Ketiga surat tersebut ditantangani Ridwan Kamil, Senin (4/5/2020) atau dua hari jelang pelaksanaan PSBB Jabar.
Baca Juga
Advertisement
"Tadi pagi Pak Gubernur telah menandatangani semuanya. Insya Allah, Jabar siap melaksanakan PSBB," ujar juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad, Senin (4/5/2020).
Terkait Pergub, secara umum tidak jauh berbeda dengan Pergub PSBB Bodebek dan Bandung raya. Mulai dari ketentuan umum, pembatasan di berbagai sektor, urusan yang dikecualikan, hak dan kewajiban masyarakat, serta diskresi bupati/wali kota dan sanksi.
Hanya saja terdapat perbedaan pada sektor transportasi terutama sepeda motor baik pribadi maupun angkutan umum online atau daring. Di Pasal 16 ayat 6 menyebutkan, motor pribadi boleh berboncengan dua orang asalkan memiliki KTP dengan alamat yang sama, dan atau dalam rangka kegiatan penanggulangan Covid-19, dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan.
Sementara di ayat 8, motor transportasi umum daring diperbolehkan mengambil penumpang asalkan dilakukan dalam rangka menanggulangi Covid-19 dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan.
Hal teknis inilah yang salah satunya diatur dalam Surat Edaran gubernur yang ditujukan kepada bupati/wali kota.
Keluhan Masyarakat
Daud menjelaskan, Pergub disempurnakan setelah melihat fenomena di masyarakat saat PSBB Bodebek dan Bandung raya. Banyak pengendara motor suami istri dan yang satu rumah protes karena tidak boleh melintas padahal untuk urusan kesehatan.
"Perundangan yang baik adalah yang adaptif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi dalam pergub ini ada penyempurnaan," kata Daud.
Dengan mekanisme baru ini, Daud berharap tidak ada lagi pro kontra di masyarakat dan PSBB dapat berjalan lancar. “Kalau sudah diatur semuanya enak. Petugas enak, masyarakat enak. Tidak ada lagi yang nyolong-nyolong pakai jalan tikus,” tuturnya.
Pergub juga mewajibkan masyarakat menjalani tes masif apabila telah ditetapkan petugas sebagai bagian dari pemetaan penyakit, isolasi mandiri di tempat yang ditentukan, serta melapor jika dirinya dan keluarga mengalami gejala Covid-19.
Mengenai pasal ini, sebetulnya sama dengan Pergub sebelumnya. Tapi Daud menggarisbawahi, bahwa keberhasilan PSBB itu tes masih baik RDT dan PCR. Warga pun harus disiplin isolasi mandiri jika terkategori ODP, dan harus jujur melapor ke Puskemas atau klinik jika mengalami gejala Covid-19.
"Kalau tidak ada tes masif, PSBB tidak punya ukuran keberhasilan karena tidak ada pemetaan. Penting juga, tes masif untuk mendeteksi orang tanpa gejala (OTG) yang aktif," ungkap Daud.
Dua hari menjelang PSBB Jabar, Gugus Tugas Covid-19 semakin intens berkomunikasi dengan pemkab/pemkot dan berkoordinasi dengan instansi vertikal pemerintah pusat.
"Kami harapkan semua kabupaten/kota siap melaksanakan PSBB maksimal. Tapi kalau pun ada yang PSBB parsial, kita benar-benar hitung untung ruginya," kata Daud.
Simak video pilihan di bawah ini:
Advertisement
