Liputan6.com, Jakarta - Keputusan pemerintah membuka pintu masuk kepada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, memicu polemik pada tataran masyarakat. Langkah ini dianggap menciderai rasa keadilan rakyat termasuk buruh di Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi virus Corona ocovid-19.
Pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai, langkah pemerintah tersebut tidak etis. Sebab, hal ini bertentangan dengan keputusan pembatasan mobilisasi yang diberlakukan bagi warganya di tengah penyebaran pandemi Corona covid-19 yang kian meluas di Tanah Air.
Advertisement
"Saya melihat keputusan pemerintah bersifat tidak etis. Ketika mobilisasi penduduk dilarang, justru pemerintah mendatangkan warga negara asing," kata Hadi kepada Merdeka.com, Selasa (5/5/2020).
Dia mengatakan, pemerintah harus tegas membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, tanpa terkecuali. Sebagaimana pemerintah memberlakukan pembatasan ruang gerak masyarakat, termasuk melarang perjalanan mudik lebaran.
Pengajar di Universitas Airlangga ini menambahkan bahwa terlepas dari para TKA China telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, alangkah eloknya jika pemerintah pusat menunda kedatangan pekerja asing terlebih dahulu.
"Ini tidak tepat waktunya, ketika mobilisasi orang dibatasi tapi otoritas justru mendatangkan warga negara asing," lanjut dia.
Untuk itu, pemerintah pusat harusnya lebih sensitif dalam memutuskan sebuah kebijakan agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Salat satunya dengan mempertimbangkan perasaan masyarakat khususnya yang terdampak pandemi ini.
Terlebih, kondisi ekonomi masyarakat tengah sulit setelah sebagian diantaranya mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan mata pencaharian. Akibat meluasnya pandemi virus corona yang membuat kelangsungan usaha di Indonesia menjadi terganggu.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Menimbang Untung Rugi Kedatangan 500 TKA Asal China ke Sultra Saat Pandemi Covid-19
Sebelumnya, Sebanyak 500 TKA asal China rencananya akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara, melalui Bandara Halu Oleo Kendari, pada Selasa 3 Mei 2020. Agenda ini dianggap kontroversi karena masih pada masa pandemi Covid-19 yang ikut melanda dan membuat panik warga Sulawesi Tenggara.
Rencana ini langsung mendapat tanggapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Dia menyatakan keberatan dengan kedatangan sebanyak 500 TKA di Sultra.
"Jumlah 49 TKA saja yang kemarin itu masuk di Sultra, sudah mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat," ujar Ali Mazi.
BACA JUGA
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh bersikap lebih keras lagi. Dia menyatakan, jika benar TKA sebanyak ini akan masuk di wilayah Sultra melalui bandara, maka dia akan memimpin aksi protes massa.
"Saya akan pimpin demonstrasi ketika intelijen saya menyatakan mereka datang di sini," ujar politikus PAN itu.
Seorang anggota DPRD lainnya, Sudirman menyatakan dengan tegas, menolak mentah-mentah kedatangan TKA di wilayah Sultra. Menurutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbeda, ketika yang lain menyatakan menunda maka pihaknya langsung menolak.
"Apa daerah ini kekurangan tenaga kerja? Semua ada disini, terus kenapa mereka harus datang," ujar Sudirman.
Bukan hanya pemerintah dan DPRD, penolakan TKA China juga datang dari pemuda.
Mantan Ketua Pospera Kota Kendari, Bram Barakatino menegaskan saat ini warga Sultra dibatasi keluar beraktivitas bekerja dan mencari kehidupan. Lucunya, warga negara lain didatangkan di wilayah ini untuk bekerja.
"Padahal mereka ini berasal dari negara asal virus yang sudah jadi Pandemi. Kalau seperti ini, maka saya siap pimpin perang menolak kedatangan mereka," ujar Bram.
Diketahui, rencananya 500 TKA akan bekerja pada salah satu perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Konawe. Perusahaan ini, pada 2019 lalu tercatat sebagai penghasil nikel terbesar di dunia.
Advertisement
