Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah tetap menjalankan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Virus Corona. Hal tersebut pada awalnya didesain untuk menggangkat kualitas angkatan kerja Indonesia namun kemudian berubah jadi semibansos seperti saat ini.
"Kartu prakerja awal desain dengan janji Presiden untuk meningkatkan skill kompetensi dari pekerja, terutama pekerja yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Itu situasi normal. Tapi sesudah Covid, pada Maret, diputuskan bahwa kartu prakerja jadi semi bansos," ujarnya, Jakarta, Rabu (6/5).
Pelaksanaan Kartu Prakerja memang berbeda dengan desain semula yang dirancang oleh pemerintah. Namun semangat yang terus digalakkan tidak berubah yaitu bisa mendapatkan tambahan kemampuan melalui online.
Baca Juga
Advertisement
"Desainnya memang alami perubahan tapi tetap dipertahankan semangat awal yakni berikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bisa mendapatkan tambahan skill melalui online dan offline. Jadi yang sekarang diluncurkan memang yang sifatnya online karena sesuai situasi PSBB," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, seiring dengan meluasnya dampak Virus Corona pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan juga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan.
"Dengan seiring antisipasi naiknya PHK akibat Covid dan pekerja dirumahkan, serta penurunan pendapatan dari pekerja, maka untuk Kartu Prakerja jadi semibansos dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun ke Rp 20 triliun. Coveragenya dari 2 juta ke 5,6 juta," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Ekonom Nilai Kartu Prakerja Tak Cocok Jadi Program Semi Bansos
Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menilai Kartu Prakerja tidak tepat dijadikan program semi bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Piter menganggap bahwa program Kartu Prakerja hanya mempersulit penerima bantuan dalam mendapatkan insentif yang kini dibutuhkan, sebab harus mengikuti serangkaian pelatihan untuk mendapatkannya.
"Persoalan kita saat ini adalah bahwa kartu Prakerja itu sebenarnya memang kurang pas dengan kondisi yang ada sekarang ini," ujar Piter dalam sesi teleconference, Rabu (29/4/2020).
Menurut dia, bantuan dari pemerintah dalam kondisi gawat ini semustinya dalam bentuk yang lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan bentuk bantuan lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia menyatakan, insentif yang diberikan program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan atau kursus digital tidak akan cukup untuk masyarakat yang kehilangan pekerjan akibat pandemi corona.
Advertisement
