Liputan6.com, Jakarta - Beragamnya atau banyaknya bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat justru membuat masalah. Banyaknya bantuan tersebut membuat fokus petugas terbelah sehingga proses distribusi terganggu.
"Bansos ini berbagai macam jenisnya, jadi saya istilahkan sebagai tsunami bansos. Namun justru bansos tunai jadi terhambat distribusinya," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat menggelar rapat kerja virtual bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Baca Juga
Advertisement
Juliari menjelaskan membludaknya aneka bansos membuat pendataan untuk bansos tunai menjadi terbengkalai. Sebab, fokus petugas pendataan di lapangan menjadi terpecah. Imbasnya bantuan tunai tak kunjung diperoleh keluarga penerima manfaat.
"Ini memang karena bansos datang di saat bersamaan turunnya. Sehingga aparat di bawah kesulitan dalam pendataan penerimanya," lanjutnya.
Jaga Daya Beli
Juliari kemudian mengungkap alasan pemerintah menerbitkan aneka rupa bansos dalam waktu bersamaan. Tak lain adalah kehendak presiden Jokowi untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah kondisi sulit akibat wabah virus corona.
Oleh karenanya masyarakat diharapkan memahami situasi yang terjadi terkait lambatnya distribusi bansos tunai.
Dia menambahkan, Kementerian Sosial sendiri tercatat mempunyai lima jenis program bantuan sosial. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau senilai Rp 8,3 triliun, Program Sembako untuk 20 juta KPM atau setara Rp 15,5 triliun, dan Program Bansos Tunai bagi 9 Juta KPM atau setara Rp 16,2 triliun,
Selain itu ada Program Sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM senilai Rp 3, 4 triliun serta Program Safety Net lainnya senilai R p6,6 triliun.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
