Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut Pemprov DKI lamban dalam mengantisipasi dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19 dalam hal percepatan pendapatan daerah.
Salah satunya yakni terkait pendapatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dia menyebut seharusnya Bapenda dapat lebih awal menyelesaikan penetapan NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Advertisement
"Oke lah Januari tidak mungkin untuk bikin NJOP kan harus ada pergubnya, kemudian masa Februari tidak bisa sampai. Artinya bisa bayangkan dari Maret katakanlah Februari, Maret, April sudah masuk berapa banyak (pendapatan) dari PBB saja itu," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mempersiapkan lebih matang dari daerah lain. Sedangkan Indonesia juga telah diprediksi akan terkena dampak virus Corona dari sejak pertama merebak di sejumlah negara tetangga.
Selain itu, Jhonny juga menyebut Pemprov DKI dikelilingi oleh para ahli yang dapat memberikan masukan terkait dampak virus Corona.
"Mudah sekali sebetulnya, bisa mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan dari jajaran juga. Kurang apa, tapi keteteran juga soal ini," ucap dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Anggaran Pemprov DKI Menurun
Sebelumnya, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto memperkirakan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp 87,95 triliun ke Rp 47 triliun.
Sedangkan kata dia, anggaran belanja daerah lebih besar yakni Rp 51 triliun. Hal itu juga sudah melalui pemangkasan sejumlah pos belanja di APBD DKI.
"Anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama bapak ibu, anggaran semula Rp 87 triliun pada posisi rapat kemarin, setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp 47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Dia juga menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan sejumlah efisiensi dalam belanja pegawai. Mulai dari pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) hingga rencana pemotongan tunjangan hari raya (THR).
"Kemungkinan TKD dipotong 50 persen, THR kemungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan. Pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin, kita betul-betul melakukan ini," papar dia.
Advertisement
