Fakta Angka Pengangguran di Indonesia, Condong Turun sebelum Corona Menghadang

Pengangguran yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih jadi yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yakni 8,49 persen.

Menariknya, tamatan Sekolah Dasar (SD) justru menjadi penyumbang paling sedikit dari jumlah orang yang tak bekerja.

"TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD ke bawah (2,64 persen)," tulis BPS dalam laporan resminya.

Lulusan SMP menempati posisi kedua penyumbang angka pengangguran, yakni 5,02 persen. Diikuti jebolan universitas (5,73 persen), diploma (6,76 persen), dan SMA (6,77 persen).

Fakta menarik lainnya, BPS mencatat, semakin tinggi umur seseorang maka tingkat pengangguran terbuka juga cenderung turun.

Ini terlihat dari jumlah TPT dari penduduk usia muda (15-24 tahun) menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lain, yakni 16,28 persen.

"Sedangkan, TPT penduduk lansia (60 tahun ke atas) paling kecil diantara semua kelompok umur yaitu sebesar 1,08 persen," terang BPS.

Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda juga naik 0,90 persen poin. Di sisi lain, TPT pada kelompok umur 25-59 tahun dan kelompok umur 60 tahun ke atas masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dan 0,67 persen poin.

Beberapa provinsi tercatat mengalami kenaikan angka pengangguran. Dalam hal ini, Banten merupakan provinsi dengan jumlah TPT terbesar.

Mengutip laporan BPS, jumlah orang tak memiliki pekerjaan di Banten naik 0,43 persen poin, dari 7,58 persen pada Februari 2019 menjadi 8,01 persen di Februari 2020.

Jumlah tersebut mewakili sekitar 489 ribu orang yang kini menganggur, bertambah 23 ribu orang dari periode sebelumnya.

Sementara itu, Sulawesi Barat (Sulbar) sebenarnya menjadi provinsi dengan pertambahan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada Februari 2020, yakni sebesar 1,16 persen. Akan tetapi, secara angka total Sulbar justru jadi salah satu yang memiliki tingkat pengangguran terendah, yakni naik dari 1,45 persen di Februari 2019 jadi 2,61 persen per Februari 2020.

Beberapa provinsi lainnya yang juga punya angka penambahan TPT besar antara lain Papua Barat (bertambah dari 5,28 persen di Februari 2019 jadi 6,20 persen di Februari 2020), serta Bengkulu (bertambah dari 2,50 persen di Februari 2019 jadi 3,22 persen di Februari 2020).

Sementara provinsi dengan tingkat pengangguran terendah masih dipegang Bali, yakni sebesar 1,21 persen pada Februari 2020. Kenaikannya pun terhitung sebagai salah satu yang paling kecil, yakni 0,02 persen dari angka sebelumnya yakni 1,19 persen di Februari 2019.

Di sisi lain, pertumbuhan tingkat pengangguran di DKI Jakarta terpantau minus 0,20 persen. Jumlahnya berkurang dari 5,13 persen pada Februari 2019 menjadi 4,93 persen pada Februari 2020.

Kabar teranyar datang dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah corona kini sudah tembus 2 juta orang.

Pada 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK. Itu berasal dari 116.370 perusahaan yang kegiatan usahanya terdampak pandemi Covid-19.

Jika dirincikan, terdapat 1.304.777 pekerja dari sektor formal yang dirumahkan oleh 43.690 perusahaan. Sementara untuk pekerja formal yang terkena PHK jumlahnya mencapai 241.431 orang yang berasal dari 41.236 perusahaan.

Sektor informal juga terkena getah penyebaran Covid-19. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, ada sebanyak 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan dari 31.444 perusahaan atau UMKM.

Jumlah tersebut bisa saja bertambah jika wabah virus corona tak kunjung usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengatakan, dalam skenario terberat yang dimiliki pemerintah, tingkat pengangguran di Indonesia bisa mencapai 5,2 juta orang.

"Pengangguran yang selama 5 tahun terakhir turun akan naik. Kalau berdasarkan skenario berat ada kenaikan 2,9 juta orang, dan bisa lebih berat jadi 5,2 juta orang," ungkap dia.

Berkaca pada situasi tersebut, Sri Mulyani mengutarakan, pemerintah kini tengah menggeber pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sasaran program ini adalah 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK.

Sri Mulyani tak mengelak bahwa Kartu Prakerja untuk sementara telah beralih menjadi program semi bantuan sosial (bansos). Namun semangat yang digalakan tidak berubah, yakni untuk bisa memberikan pelatihan kerja secara online.

"Desainnya memang alami perubahan, tapi tetap dipertahankan semangat awal yakni berikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bisa mendapatkan tambahan skill melalui online dan offline. Jadi yang sekarang diluncurkan memang yang sifatnya online karena sesuai situasi PSBB," urainya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, seiring dengan meluasnya dampak pandemi, pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan juga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan.

"Seiring antisipasi naiknya PHK akibat Covid-19 dan pekerja dirumahkan, maka untuk Kartu Prakerja jadi semi bansos yang anggarannya dinaikan dari Rp 10 triliun ke Rp 20 triliun. Coverage (peserta Kartu Prakerja) dari 2 juta (orang) ke 5,6 juta (orang)," tandasnya.