Pemerintah Dinilai Lamban Tangani PMI Terdampak Covid-19 di Malaysia

Akibat pandemi Covid-19 ini, 1,5 juta PMI di Malaysia kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa menghasilkan uang.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Mei 2020, 19:30 WIB
Seorang pria menjual masker di tengah kekhawatiran akan penyebaran virus corona COVID-19, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, (13/2/2020). Pasien pertama adalah turis China yang masuk ke Johor setelah melintasi Singapura. (AFP/Mohd Rasfan)

Liputan6.com, Jakarta - Diaspora Indonesia Ali Sophian mengatakan ada 2 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia. Akibat pandemi Covid-19 ini, 1,5 juta PMI kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa menghasilkan uang.

"Mereka sudah tidak bekerja dan tidak dapat uang," kata Ali dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Perlindungan Pekerja Migran Ditengah Pandemi' di akun YouTube MNC Trijaya FM, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Pemerintah Indonesia memang memberikan bantuan sosial pada PMI yang terdampak Covid-19 pada April 2020 lalu. Namun bantuan sosial yang diberikan hanya 130 ribu. Hanya 10-20 persen PMI yang mendapatkan bantuan pemerintah.

"Saya kira ini baru 10 sampai 20 persen yang diterima," kata Ali.

Bantuan sembako yang diberikan pemerintah pun hanya cukup untuk beberapa hari. Sehingga mereka tetap membutuhkan bantuan lagi.

Selama ini kata Ali, yang banyak memberikan bantuan kepada PMI

di Malaysia justru para organisasi masyarakat (ormas) di Malaysia. Ali menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak terlihat perannya.

"Kita bicara bukan kemanusiaan karena ormas Malaysia juga bantu, tapi ini soal kehadiran negara yang minim," ungkap Ali.

 


Tak Jemput Bola

Petugas kesehatan memeriksa 'thermal scanner' untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang yang tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Selasa (21/1/2020). Pemerintah Malaysia mulai mengoperasikan alat pemindai suhu tubuh merespons penyebaran virus korona yang kian masif di China. (MOHD RASFAN/AFP)

Selain itu Ali mengkritik Pemerintah Indonesia yang hanya menunggu di kepulangan para PMI. Pemerintah hanya menyediakan protokol pemulangan PMI tanpa mau menjemput bola.

Ali menyebutkan PMI di Malaysia banyak yang meminta dipulangkan. Tetapi mereka terhambat kebijakan lockdown Pemerintah Malaysia.

"Kami harapkan BNP2PMI atau pemerintah itu jemput bola, bukan hanya menyiapkan kepulangan di Indonesia, tapi masuk ke Malaysia dan dengar aspirasi mereka," ungkap Ali.

Untuk itu dia menyarankan Pemerintah Indonesia melalui BNP2PMI untuk membuat program pemulangan prioritas. Berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk menjemput para PMI yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Sebab ada tahun 2009, sudah pernah ada pemulangan massal PMI dari Malaysia.

Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya