Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mau salah langkah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk percepatan penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
"Kami belum berani menggunakan APBD, belum berani karena apa? Kami belum bisa verifikasi (data) secara detail," tutur Ganjar dalam diskusi online, Sabtu (9/5/2020).
Advertisement
Ganjar menyampaikan, untuk data penerima bantuan sosial saja nyatanya masih berbasis rincian tahun 2015. Sebab itu kini Pemprov Jateng ekstra kerja keras memperbaharui data tersebut.
"Akhirnya kemarin saya ngomong dengan Telkom, saya ajak bicara, barusan saya zoom juga dengan para Kades, seluruh Kades perangkat pertanyaannya sama, 'Pak Ganjar mana bantuan dari provinsi? Sori bro, provinsi belum kasih. 'Anda ini ngawur Pak Ganjar, kami sudah kelabakan'. Belum, saya belum liat kelabakan, karena tidak ada bantuan yang keluar, tidak ada. Ada bantuan yang satu-satu itu saya biarkan," jelas dia.
Ganjar Pranowo menyatakan dirinya juga melakukan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh. Sebab itu, dia membuat program Jogo Tonggo yang bertujuan menyisir agar warga mendapatkan bantuan secara merata.
Program tingkat RW itu akan menelusuri rekam data warga mana saja yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT), bantuan dari pemerintah pusat, bantuan desa, kabupaten, kota, dan lainnya. Caranya dengan menempelkan stiker penanda di rumah-rumah.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bantuan Sosial Terakhir
Dengan begitu, lanjutnya, APBD dapat digunakan sebagai amunisi bantuan sosial terakhir bagi masyarakat. Bahkan masih ada dari Baznas dan CSR.
"Sehingga nanti anggaran-anggaran ini orang tidak panik, 'Pak ini semua saya belanjakan, kok datanya nggak bener, nanti saya di kecrek, saya ditangkap. Karena semua takut, semua diam. Lah kalau semua kemudian (diam) tidak mau membelanjakan, oh situasi ini bahaya. Itu kira-kira gambarannya," Ganjar menandaskan.
Advertisement
