Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membetuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N). Komite ini bertugas untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca wabah virus Corona atau Covid-19.
“Di tengah Pemerintah fokus menangani Covid-19 melalui Gugus Tugas Covid-19 harus ada tim yang sudah merancang grand design langkah dan program dan skenario yang harus dilakukan pasca Covid-19 agar dunia usaha dapat berlari kencang,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Dki Jakarta Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).
Advertisement
Menurut Sarman, komite ini akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah Covid-19 ini, sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang.
Lanjutnya, komite ini sejogyanya di ketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha,dari unsur pemerintah atau instansi terkait, dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.
“Mengapa ketuanya dari unsur pengusaha, karena pengusahalah yang lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lain lain sehingga antar Kementerian satu visi tidak ada yang menonjolkan ego sektoral,”jelasnya.
Bekerja di Bawah Presiden Langsung
Selain itu, komite ini bekerja langsung di bawah koordinasi Presiden supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden. Jika dibawah koordinasi setingkat Menteri, dikhawatirkan komite ini berjalan lambat, karena dikawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing intansi, yang membuat kinerja Komite ini lamban.
“Semoga usulan ini mendapat respons yang positif dari Presiden,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, latarbelakang usulan dibentuknya komite, karena pihaknya melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 turun drastis diangka 2,97 persen jauh dari harapan Pemerintah yang punya ekspektasi diatas 4 persen.
Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen yang normalmya tumbuh diatas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Pemerintah mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhir.
“Moment Idul Fitri 2020 yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, seharusnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II,namun melihat kondisi dunia usaha saat ini yang sudah banyak tutup,banyak karyawan swasta yang tidak menerima THR dan larangan mudik maka momen lebaran ini tidak dapat diandalkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II,” ungkapnya.
Advertisement
Aliran Uang saat Mudik
Bahkan aliran uang warga kota dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang selama ini cukup tinggi,diperkirakan akan turun 80 persen. Banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan dirumahkan berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat dan akan berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi rumah tangga.
Apabila Covid-19 ini masih berkepanjangan, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat berat dan pemerintah memiliki skenario yang sangat ekstrim turun diangka minus 0,4 persen.
“Jika ini terjadi maka krisis ekonomi sudah di depan mata dan pemerintah harus memiliki grand desain langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat aktivitas bisnis bergairah yang akan memicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
