Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mencatat beberapa rekomendasi langkah strategis untuk pemerintah dalam mengatasi tantangan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN dalam masa pandemi ini.
Sebagaimana diketahui, APBN 2020 mengalami perubahan struktur dimana belanja negara meningkat menjadi Rp 2.540,4 triliun sementara pendapatan diproyeksi hanya Rp 1.760,9 triliun.
Advertisement
"Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – 600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional," kata Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah kepada wartawan, Senin (11/5/2020).
Said menilai, Bank Indonesia harus mengambil langkah berani dan memiliki terobosan (breakthrough). Sebab bila mengandalkan kebijakan konvensional, maksimal yang meredam tekanan terhadap pasar keuangan, tetapi tidak mampu menyuplai optimal kebutuhan likuiditas.
Lanjut Said, hasil cetak uang bisa dijadikan alternatif pembiayaan yang dibutuhkan dari global bond. Hasil cetak uang dinilai dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah dari global bond.
"Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah," lanjutnya.
Inflasi Naik
Meski akan berakibat pada peningkatan inflasi, namun hal itu dapat dimitigasi dengan beragam instrumen pengendalian dari Bank Indonesia seperti BI Rate dan Giro Wajib Minimum (GWM).
Kata Said, langkah tersebut dapat menjadi sharing pain kepada Bank Indonesia dalam situasi krisis seperti sekarang.
"Jadi Bank Indonesia tidak semata mata menikmati untung akibat selisih kurs dan bunga pinjaman. Tetapi sama sama ikut merasakan situasi krisis yang dihadapi oleh segenap rakyat," tutur Said.
Advertisement
