Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali mengizinkan operasional transportasi umum darat, laut, dan udara di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik akibat pandemi virus corona Covid-19.
Meski begitu, pemerintah memberikan syarat yang ketat bagi masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah dalam kondisi pandemi corona Covid-19. Pemerintah juga menegaskan, operasional transportasi umum itu tidak untuk mudik.
Advertisement
"Harus memenuhi syarat-syarat ketat," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati kepada Liputan6.com, Senin (11/5/2020).
Adapun syarat yang dimaksud, yakni:
1.) Perjalanan Dinas Lembaga Pemerintah/Swasta, syaratnya:
- Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
- Surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon II bagi ASN/TNI/Polri atau direksi bagi pegawai perusahaan
- Surat pernyataan bermaterai dan diketahui Lurah/Kepala Desa bagi non-pegawai pemerintah/swasta
- Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
- Melaporkan rencana perjalanan dari keberangkatan hingga kepulangan
2.) Perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat, syaratnya:
- Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
- Surat rujukan dari rumah sakit
- Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
3.) Perjalanan orang yang anggota keluarga intinya meninggal dunia, syaratnya:
- Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
- Surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah
- Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
WNI dari Luar Negeri
4.) Repatriasi pekerja migran, WNI, dan pelajar yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah, syaratnya:
- Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
- Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
- Surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dari perwakilan RI di luar negeri (untuk pekerja migran/WNI di luar negeri)
- Surat keterangan dari Universitas/sekolah masing-masing (pelajar/mahasiswa)
- Proses pemulangan harus dilaksanakan secara teroganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan universitas.
Advertisement
