Liputan6.com, Jakarta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta pelibatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) di Jawa Timur untuk mengawasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal itu disebabkan tingginya kasus positif Corona di provinsi Jawa Timur.
Advertisement
"Jadi kemarin, perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan Pangkogabwilhan untuk membantu pemerintahan Jawa Timur dalam rangka mengawasi secara ketat proses pelaksanaan PSBB di Jawa Timur. Supaya satuan-satuannya membantu, satuan di Jawa Timur kan ada Kodam Brawijaya sama Armada II, itu membantu pemerintah Jawa Timur," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2020).
Selain itu, masih kata dia, Jatim memang merupakan wilayah kerja dari Kogabwilhan II.
"Panglima yang memerintahkan. Kemarin itu penekanan. Di awal perintahnya umum, Pangkogabwilhan membantu Pemda di wilayah kerja masing-masing itu dari awal. Sekarang ditegaskan kembali," jelas Sisriadi.
Dia menduga, memang dalam penerapan PSBB di Jatim, masih banyak yang tak disiplin atau ada masalah lain.
"Tapi ada penekanan kembali Panglima, untuk Kogabwilhan II, Panglimanya, membantu satu-satuan di Jawa Timur membantu Pemda Jawa Timur untuk pelaksanaan PSBB," tegas Sisriadi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Cegah Corona di Jatim Meluas
Dikonfirmasi terpisah, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Fadjar Prasetyo telah bersiap untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Corona di Jatim.
"Saya sudah mengetahui situasi di sana, saya sudah pelajari, dan kira-kira apa yang harus kita dukung kita sudah siapkan. Mungkin belum bisa saya sampaikan di sini, karena ini hanya bersifat antisipasi, begitu," ucapnya.
Sebelumnya, Doni menegaskan, tingginya jumlah kasus Corona di Provinsi Jatim, maka pihaknya memerlukan bantuan dari unsur Kogabwilhan.
"Jawa Timur yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tadi kami laporkan kepada bapak Presiden perlunya unsur Kogabwilhan II diperbantukan untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka menata kembali," kata Doni usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin, 11 Mei 2020.
Advertisement
