Liputan6.com, Denpasar - Presiden Joko Widodo secara khusus mengapresiasi sekaligus melayangkan pujian terhadap keberhasilan penanganan Corona COVID-19 di Provinsi Bali.
Menurut presiden, meskipun Bali tidak melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun Pulau Dewata nyatanya menunjukkan kemampuan yang memadai untuk menekan laju penyebaran virus yang bermula di Wuhan, China itu.
"Saya kira kerja-kerja efektif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID-19 bisa dijadikan contoh. Karena memang jika dilihat, Bali ini paling banyak turis dari Tiongkok, harusnya yang paling banyak terkena dampak itu Bali," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui video conference, Selasa (12/5/2020).
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan gubernur itu Jokowi mengatakan, langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sangat bagus sekali, terutama lewat satuan tugas berbasis desa adat.
Baca Juga
Advertisement
"Satgas dalam lingkup desa adat ini merupakan langkah yang sangat baik dalam proses pembatasan wilayah hingga proses isolasi jika ada peningkatan kasus. Cara-cara seperti inilah yang kita inginkan, karena mereka yang ada di tingkat yang paling bawah itu yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Saya kira jika semua desa, semua kampung melakukan hal itu akan sangat memudahkan pengawasan, pengontrolan dan terbukti di Bali," puji presiden.
Tingkat kesembuhan yang tinggi di Bali serta tingkat kematian yang rendah juga menjadi sorotan Presiden Jokowi sebagai bukti lain keberhasilan Bali dalam penanganan Corona COVID-19.
"Saya kira provinsi lain bisa mengikuti apa yang dilakukan Bali," harapnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga mengakui kemampuan Bali dalam menahan laju penyebaran serta penanganan COVID-19.
"Buktinya menunjukkan bahwa angka positif di Bali terus berkurang, pasien di rumah sakit banyak yang sembuh dan tidak ada penambahan angka kematian. Tentu ini harus kita hargai. Meskipun Bali tidak memilih PSBB, namun Bali telah melakukan upaya secara maksimal dengan mamanfaatkan kearifan lokal," beber mantan Komandan Paspampres ini.
"Dengan menggerakkan desa adat dan pembentukan Satgas Gotong Royong warga masyarakat berperan besar dalam keberhasilan Bali," imbuhnya.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Perangkat Hukum Adat
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster melalui video conference dari Jaya Sabha, Denpasar, melaporkan bahwa keberhasilan Bali dalam menekan laju penyebaran Corona COVID-19 antara lain, karena pihaknya melakukan kebijakan yang menekankan kepada arahan presiden. Yakni, pengendalian pergerakan masyarakat dan mengatur masyarakat agar tertib secara interaksi sosial guna menahan laju penyebaran COVID-19.
Dikatakan Koster, Provinsi Bali memilih untuk tidak memberlakukan PSBB dengan berbagai pertimbangan.
"Namun, kami memetakan permasalahan yang dihadapi Bali. Sumber masalahnya di mana dan transmisinya seperti apa, hingga bagaimana pula penanganan yang harus dilakukan," jelas Koster. Fokus penanganan kasus COVID-19 di Bali menurut Koster adalah yang pertama menahan laju pertambahan pasien positif.
"Begitu muncul pertama kali di Bali, kami langsung mengeluarkan keputusan bersama bersama Majelis Desa adat dan PHDI untuk membentuk Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat. Desa adat kami jadikan pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat, melalui hukum adat, agar masyarakat tertib dan disiplin dan untuk mengendalikan pergerakan masyarakat," jelas mantan anggota DPR RI tiga periode ini.
"Mereka ini bekerja siang malam dengan membentuk posko-posko gotong royong di semua desa adat serta mengendalikan masuk-keluarnya masyarakat ke lingkungan desa adat masing-masing," tambahnya.
Dalam Rapat Terbatas yang diikuti oleh tujuh Gubernur se-Jawa, Bali dan Sumatra Utara itu, hadir pula dalam sambungan video Wakil Presiden KH Maruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto.
Advertisement
