Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) tahap pertama tumpang tindih sehingga membuat masyarakat tak mendapatkan haknya. Menurut dia, hal itu terjadi karena sejumlah kabupaten/kota menarik kembali data penerima.
"Tahap pertama ada kabupaten/kota minta dikembalikan lagi, ada data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten/kota yang menarik kembali, karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," ujar Juliari usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyaluran bansos tunai di Kantor Pos Bogor, Rabu (13/5/2020).
Advertisement
Juliari memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki data penerima sehingga penyaluran bansos tahap II dapat tepat sasaran. Dia pun telah meminta pemda agar warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) yang belum menerima bansos dimasukkan ke tahap kedua.
"Kami komunikasikan agar apabila ada warga terdampak yang perlu dibantu tapi belum mendapat di tahap pertama tolong dimasukkan tahap kedua. Kami juga akan mengakomodasi," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui masih ada permasalahan terkait data penerima bansos tahap I. Permasalahan data ini pun membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan bansos.
"Memang ada satu, dua, tiga (masalah) yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki," ucap Jokowi usai meninjau penyaluran bansos tunai di Kantor Pos Bogor Jawa Barat.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Lapor ke RT/RW
Dia pun memastikan permasalahan data penerima bansos tersebut segera diperbaiki. Untuk itu, Jokowi mengimbau warga tak mampu yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah untuk bisa melapor kepada pengurus RT/RW setempat.
Nantinya, data tersebut akan dikirim ke pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah bisa melakukan penyaluran khusus bagi warga yang belum mendapat bansos.
"Bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan," tutur Jokowi.
Advertisement
