Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengusulkan Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400-600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, ide tersebut tidak datang dari fraksinya.
Advertisement
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," kata Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020).
Golkar menyadari, mencetak uang membawa konsekuensi. Diantaranya, menurunnya kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas. "Ibarat mengobati sakit, obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," ungkap Sarmuji.
Dia berpandangan, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang.
"Mencetak uang hanya terjadi debat intens di luar ruang rapat. Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal-hal lain yang terkait dengan itu," jelas Sarmuji.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini menuturkan, isu cetak uang hanya muncul sekilas saja dan tidak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang.
Dia juga menyatakan jika ada pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai. "Tidak mewakili sikap partai maupun sikap fraksi Golkar," pungkasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Langkah Strategis
Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mengeluarkan beberapa rekomendasi langkah strategis untuk pemerintah dalam mengatasi tantangan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN dalam masa pandemi Covid-19.
Sebagaimana diketahui, APBN 2020 mengalami perubahan struktur dimana belanja negara meningkat menjadi Rp2.540,4 triliun sementara pendapatan diproyeksi hanya Rp1.760,9 triliun.
"Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp400-Rp600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional," kata Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah.
Said menilai, Bank Indonesia harus mengambil langkah berani dan memiliki terobosan (breakthrough). Sebab bila mengandalkan kebijakan konvensional, maksimal yang meredam tekanan terhadap pasar keuangan, tetapi tidak mampu menyuplai optimal kebutuhan likuiditas.
Lanjut Said, hasil cetak uang bisa dijadikan alternatif pembiayaan yang dibutuhkan dari global bond. Hasil cetak uang dinilai dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah dari global bond.
"Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah," lanjutnya.
Advertisement
