Restrukturisasi Kredit Perbankan Hanya untuk Tunda Pembayaran Cicilan

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mencatat sebanyak 1,7 juta debitur telah mendapatkan restrukturisasi per 30 April 2020.

Namun demikian, masih banyak nasabah/debitur yang masih mempertanyakan jenis restrukturisasi yang dimaksudkan pemerintah. Sehingga, banyak yang mengklaim bahwa seharusnya mereka mendapat restrukturisasi dalam bentuk penundaan, pemotongan, hingga pembebasan kredit.

Untuk itu, Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso menegaskan bahwa mengenai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan adalah untuk penundaan pembayaran.

"Saya ingin menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah itu sesungguhnya adalah melakukan penundaan pembayaran," tegasnya dalam webinar “Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19 Melalui Kebijakan Relaksasi Kredit & Subsidi Bunga, Jumat (15/5/2020).

Kemudian, lanjutnya, atas yang ditunda pembayarannya, maka bank akan mengalami tekanan di likuiditas maupun di income. Oleh karena itu, negara memberikan subsidi kepada rakyat untuk membayar bunga, dan itu tidak sepenuhnya.

"Negara juga turun untuk membantu likuiditas, karena akibat dari penundaan pembayaran pokok, perbankan mengalami tekanan di likuiditas," ujar Sunarso.

Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi karena nasabah dapat menunda pembayaran pokok, sementara bank tidak boleh menunda pembayaran deposito yang jatuh tempo kepada deposan.

"Karena deposan tidak mau ditunda pembayarannya," pungkas dia.