Mengenal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta Selama Pandemi Corona Covid-19

Sementara SIKM yang bersifat perjalanan sekali diperuntukkan bagi pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek; atau orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun memiliki:

1. tempat tinggal atau tempat usaha di Provinsi DKI Jakarta; atau

2. keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Sumber: News Liputan6.com ditayangkan 16 Mei 2020, 08:05 WIB

Penulis: Yopi Makdori

Dalam peraturan yang diumumkan Anies Baswedan pada Jumat malam (15/5/2020) ini, juga mengecualikan beberapa pihak untuk bebas keluar masuk Jakarta.

Menurut peraturan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), orang-orang yang diizinkan keluar masuk wilayah Jakarta selama PSBB, antara lain:

a. pimpinan lembaga tinggi negara;

b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;

c. anggota TNI dan Kepolisian;

d. petugas jalan tol;

e. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;

f. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil  jenazah;

g. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;

h. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;

i. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan

j. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM (Surat Izin Keluar/Masuk).

Sementara menurut ayat (2) pasal yang sama, kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PSBB, yaitu:

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

1). kesehatan;

2). bahan pangan/makanan/minuman;

3). energi;

4). komunikasi dan teknologi informasi;

5). keuangan;

6). logistik;

7). perhotelan;

8). konstruksi;

9). industri strategis;

10). pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau

11). kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.