Liputan6.com, Jakarta - Koperasi Simpanan Pinjam (KSP) Nusantara (KopNus) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk Joint Operation Layanan Keuangan.
Acara penandatanganan ini berlangsung pada Jumat, 15 Mei 2020 kemarin di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung.
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono dengan Ketua Koperasi Nusantara, Dedi Damhudi dan Ketua Dewan Pengawas Koperasi Nusantara, Joshua Rahmat.
"Harapannya bahwa semoga Kopnus dengan PT Pos Indonesia dapat mengembangkan lebih besar lagi untuk pelayanan kredit pensiunan, baik itu dari sisi penyaluran kredit pensiun yang ada diseluruh kantor pos indonesia maupun peningkatan layanan pembayaran pensiun PNS, TNI dan Polri," kata Direktur Bisnis Koperasi Nusantara Gun Gun Gunadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).
Baca Juga
Advertisement
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, selama ini Pos dan Kopnus sudah punya hubungan yang panjang.
"Tapi hari ini kita melahirkan sebuah embrio baru dan mempunyai cita-cita yang jauh lebih besar. Yaitu bagaimana kita bisa menjadi kolaborasi dari sebuah proses untuk memberikan lending yang terbesar, yang terluas jangkauan nya, dan yang paling modern. Dan mudah-mudahan embrio baru ini dapat tumbuh dengan agressif dalam melayani masyarakat Indonesia," ungkap dia.
Jurus Kementerian BUMN Pulihkan PT Pos Indonesia
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk mendorong bisnis layanan kurir PT Pos Indonesia (Persero) sebagai upaya memulihkan kinerja keuangan Perseroan. Keuangan PT Pos terus tergerus akibat tenggelamnya lini layanan di tengah perkembangan zaman.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, menyatakan agar bisa keluar dari jerat tersebut maka perseroan harus mentransformasi model bisnis dengan menekankan layanan kurir. Transformasi model bisnis juga perlu diterapkan pada entitas anak.
"Pertama kami membuat road map transformasi. PT Pos itu yang penting mengubah bisnis modelnya. Selama ini surat, dia harus berubah jadi paket," katanya di Jalarta, Rabu (24/7/).
Sebagai pemegang saham mayoritas, Kementerian BUMN tidak mempersoalkan jika perseroan membutuhkan suntikkan modal dalam rangka transformasi bisnis PT Pos. Dirinya pun menyarankan agar perubahan model bisnis ini juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Mumpung masih laba, kami ubah (model bisnis). Kami kerja sama dengan Kementerian Kominfo secara regulasi seperti apa, korporasi seperti apa," imbuhnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
