Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) banyak kendala dan masalah. Menurut dia, hal itu dikarenakan prosedur pendistribuan bansos terlalu berbelit-belit.
"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (19/5/2020).
Advertisement
Untuk itu, Jokowi kembali meminta agar aturan terkait penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin. Sehingga, bansos dapat segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar permasalahan data penerima bansos yang banyak ditemukan, khususnya soal sinkronisasi data segera diselesaikan. Dia menilai RT/RW perlu dilibatkan dalam penyaluran bansos.
"Dilibatkan RT/RW, desa, buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan. Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," kata Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bantuan diminta bisa disalurkan sebelum Lebaran
Sebelumnya, Jokowi berharap bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) dapat tersalurkan seluruhnya pada pekan ini atau sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Menurut dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang baru tersalurkan hingga kini kurang lebih 15 persen. Sementara itu, bansos tunai kurang lebih 25 persen.
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu kepada warga tak mampu di Jabodetabek. Sementara, keluarga di luar Jabodetabek juga akan mendapat Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 600.000.
Advertisement
