Pakar Desak Pemerintah Pusat Beberkan Data Valid Soal Penyebaran COVID-19

Standarisasi data terkait COVID-19 tersebut harus dilakukan sehingga tidak ada lagi pemerintah daerah yang mengalami penolakan atas pengajuan PSBB dari daerah tersebut karena alasan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melengkapi dokumen syarat pengajuan PSBB. Juga sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan daerah dalam menampilkan data sebaran COVID-19.

"Ada daerah yang data deret waktu (kasus COVID-19 nya) pun tidak ada,” kata Anjar pada webinar Evaluasi PSBB dan Indirect Impact COVID-19 oleh LAPAN dan MAPIN Jawa Barat ditulis Bandung, Rabu, 20 Mei 2020.

Anjar menjumpai banyak daerah yang tidak bisa memenuhi syarat pengajuan PSBB yaitu data penyebaran kasus menurut waktu. Selain itu, standarisasi data juga akan memudahkan pemerintah pusat dalam memutuskan daerah yang memerlukan PSBB dan mengevaluasi daerah yang menerapkannya.

Untuk meningkatkan produk model spasial sebaran kasus COVID-19, Anjar menjelaskan dibutuhkan kerjasama yaitu di bidang R0 (epidemiologi), cost (ekonomi), manajemen obat-vaksin atau infrastruktur kesehatan (kedokteran danfarmasi).

“Dengan kolaborasi, saya optimis kita bisa menghasilkan data yang valid,” kata Anjar.

Anjar membeberkan dalam hal peningkatan kualitas data sebaran secara spasial, dibutuhkan teknik agregasi titik terhadap data pikobar atau data sejenis di daerah lain dengan membuat jangkauan area menjadi satu kilometer dari alamat pasien dan menghilangkan area non-urban pada proses agregasi titik.

“Sejauh ini satu-satunya daerah yang menampilkan data agregasi adalah Jawa Timur,” kata Anjar.