Liputan6.com, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menyatakan, perusahaan besar saat ini masih menjadi partner terbesar dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
Meski kalah jumlah dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perusahaan besar masih tergolong berkat kekuatan modal yang dimiliki.
Advertisement
"Jumlahnya kalau dari teman-teman UMKM cukup besar sekali, sekitar 60 juta pelaku usaha. Sementara yang besar itu hanya 0,01 persen dari pelaku usaha yang ada di Indonesia," terangnya kepada Liputan6.com, seperti dikutip Minggu (24/5/2020).
"Usaha besar itu dari jumlahnya sedikit, tapi dari nilai usahanya besar," Roni menambahkan.
Adapun berdasarkan catatan LKPP, saat ini terdapat 378.241 pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kalau kita lihat dari rencana pengadaannya, itu antara 44 (persen) yang usaha kecil, berarti 56 (persen) yang usaha besar. Itu dari rencana pengadaannya ya," sebut Roni.
Kalah Cermat
Selain karena keterbatasan modal, ia menambahkan, UMKM juga dianggap masih kalah cermat dari perusahaan besar dalam hal menangkap peluang di pasar penyediaan barang/jasa pemerintah.
"Di e-Katalog kan tidak semua usaha mikro bisa masuk. Bukan berarti kita membuat barrier, tapi banyak kementerian/lembaga yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKM belanjanya," ujar Roni.
Advertisement
