Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai langkah pemerintah pusat mewacanakan new normal di tengah kasus positif Covid-19 meningkat tidak tepat. Seharusnya, pemerintah pusat tetap menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara menyeluruh dan ketat.
"New normal itu sesuatu yang biasa dan memang harus dipersiapkan tetapi memang timingnya harus dilihat baik-baik. Kalau sekarang terlalu gegabah," kata Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).
Advertisement
Data per 24 Mei 2020, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan sebanyak 526.Sehingga secara akumulatif ada 22.271 kasus kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Kasus meninggal karena Covid-19 juga bertambah, yakni sebanyak 21. Dengan demikian, total kasus meninggal naik menjadi 1.372.
Menurut Hermawan, peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa menerapkan new normal. Apalagi, Indonesia belum melewati titik krusial atau puncak pandemi Covid-19.
"Jadi wacana new normal itu hanya akan efektif bila pada kasus yang sudah berhasil terlewati atau terkendali dengan baik," ujarnya.
Dia menyebut, idealnya penerapan new normal mulai dilakukan pada akhir Juni 2020.
"Jadi hemat saya tidak akan awal (Juni), mungkin di akhir Juni ya," kata Hermawan.
Dia menyinggung langkah pemerintah yang tidak tegas dalam menerapkan PSBB. Pemerintah tidak melakukan intervensi serius sehingga kasus Covid-19 tidak mengalami penurunan, justru sebaliknya.
"Kalau saja kemarin di awal Mei dilakukan dengan konsekuen, disiplin dan juga menyeluruh, mestinya menjelang Juni ini harusnya sudah (terkendali). Tapi ini kan mundur jadinya," ujarnya.
Dia berharap, di awal Juni pemerintah serius menjalankan PSBB. Dengan begitu, pada akhir Juni akan terjadi penurunan kasus Covid-19 yang sangat siginifikan.
"Akhir Juni mungkin akan terjadi penurunan kasus dengan demikian upaya-upaya untuk menghadapi new normal itu pantas diwacanakan," ucap dia.
Hermawan menambahkan, bila new normal diterapkan pemerintah harus menyediakan fasilitas cuci tangan di ruang-ruang publik. Pemerintah juga harus ketat menjalankan protokol kesehatan.
"Tidak hanya masyarakat yang harus mempersiapkan diri tapi juga pemerintah. Dulu kita jarang melihat ada fasilitas cuci tangan westafel di area-area publik, sekarang harus mulai ada dan disiapkan," katanya.
Membludak Setelah Lebaran
Hermawan memprediksi kasus positif Covid-19 di Indonesia akan membludak setelah Lebaran Idul Fitri 2020. Lebaran Idul Fitri sendiri sudah dilaksanakan pada 24 Mei 2020 kemarin.
"Saya pikir awal Juni kasusnya akan meledak karena sekarang ini kan terjadi permisifisme," kata Hermawan.
Selama Idul Fitri, lanjut Hermawan, banyak masyarakat tak menjaga jarak fisik dan tidak menggunakan masker. Masyarakat juga terlihat bebas bersalaman dengan kerabat dan para tetangga.
Sementara itu, aktivitas di pasar kembali terjadi. Masyarakat memadati pasar untuk membeli kebutuhan selama Lebaran.
Dengan demikian, potensi penyebaran virus corona sangat besar.
"Kasus itu baru akan muncul setelah seminggu atau dua minggu setelah adanya keramaian. Ini kan kita ramai betul lebaran, hampir-hampir tidak terjadi PSBB," ucapnya.
Prediksi yang sama sudah disampaikan Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi FKM Unair, Windhu Purnomo. Dia memprediksi kasus corona meningkat tajam usai Lebaran.
"Prediksi saya Lebaran akan terjadi penularan yang tinggi karena saling silaturahmi, masjid-masjid sepertinya mau nekat tetap ada salat Id, takbiran ramai putar-putar, nyekar ke makam," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat bersiap menjalani new normal atau kehidupan normal yang baru. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat kembali hidup normal namun harus menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
"Bapak Presiden juga menekankan pentingnya kita harus bersiap siaga untuk menghadapi era normal baru, kehidupan normal baru. Di mana kita akan berada dalam situasi yang beda dengan normal sebelumnya," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (18/5).
Reporter: Titin Supriatin/Merdeka.com
Advertisement
