Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mendengarkan Jaksa Penutut Umum membacakan dakwaan saat sidang secara daring di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Wahyu menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan menerima suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
