Liputan6.com, Jakarta Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta agar pihaknya tifak dilibatkan dalam acara-acara diskusi atau pertemuan yang membahas mengenai isu-isu sensitif, seperti diskusi online yang mempermasalahkan kebebasan berpendapat dan konstitusionslitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19 yang digelar Senin (1/6/2020).
Dalam acara itu, turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang juga Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Di mana, diskusi tersebut diadakan masyarakat hukum tata negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).
Advertisement
Anwar menjelaskan, tak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi mempermasalahkan kebebasan berpendapat dan konstitusionslitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19.
Apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
"Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah, karena topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif, dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik," kata Anwar, Senin (1/6/2020).
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Diminta Konsultasi
Dia pun menyesalkan hal itu terjadi, dan menghimbau untuk berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat atau wilayah Muhammadiyah.
"Menghimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik, semestinya sebelum melaksanakannya, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," tutur Anwar.
Dia menegaskan, ini penting agar tak memganggu perjuangan Muhammadiyah ke depannya.
"Agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah kedepannya, akan bisa dijauhi dan dihindari," pungkas dia.
Advertisement
