Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah yang menjadi lumbung pangan Jatim sekaligus lumbung pangan nasional dalam menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau pada April-September 2020.
Hal ini penting, untuk tetap menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia termasuk Jawa Timur. Demikian disampaikan, Gubernur Khofifah saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin, 1 Juni 2020.
Advertisement
"Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing Kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 di enam kabupaten ini tetap dapat dimaksimalkan,” tutur Khofifah.
Khofifah mengatakan, instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia.
Oleh karena itu, dirinya kembali mengingatkan enam bupati wilayah lumbung pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam.
"Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Persiapan Masa Tanam
Persiapan masa tanam yang dimaksud Khofifah dalam hal ini adalah kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.
"Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi .
"LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” ujar dia.
Untuk diketahui, Jatim memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Saat ini memiliki luas panen pada semester I 2020 seluas 1.120.153 ha.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.
Advertisement
