Penyaluran BLT Dana Desa 7 Provinsi di Bawah 50 Persen, Ini Penyebabnya

Rendahnya angka penyaluran BLT di provinsi Banten diakibatkan oleh ego sektoral di tingkat bupati atau walikota daerah.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Jun 2020, 17:30 WIB
Penyaluran BLT Dana Desa di Gresik, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyebut masih ada tujuh provinsi dengan angka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di bawah 50 persen. Penyebab terhambatnya pun beragam.

Abdul Halim merincikan, tujuh provinsi yang dimaksud adalah Banten 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.

"Memang kita masih dapati BLT di tujuh provinsi masih di bawah 50 persen. Karena latar belakangnya beragam," kata pria yang akrab di sapa Gus Menteri, di Kantornya, Selasa, (2/6/2020).

Rendahnya angka penyaluran di provinsi Banten diakibatkan oleh ego sektoral di tingkat bupati atau walikota daerah tersebut. Mengingat pemerintah daerah setempat lebih memprioritaskan penyaluran BLT dari provinsi atau kabupaten dan kota yang nilainya sama dengan BLT Dana Desa yaitu Rp 600 ribu.

Untuk itu, pemerintah pusat meminta bupati atau walikota se-Banten agar segera memprioritaskan penyaluran BLT Dana Desa. Apalagi, sejumlah kepala desa mengaku kewalahan dalam mengantisipasi gelombang protes dari warganya yang terdampak pandemi Covid-19.

 


Daerah Lain

Penyerahan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Kemudian, provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua lebih disebabkan oleh persoalan akses wilayah yang mayoritas penerima manfaat tinggal di daerah terpencil. Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengusulkan adanya tambahan anggaran yang dialokasikan bagi sektor transportasi pengangkut uang BLT Dana Desa.

"Kami pun kesulitan, untuk mendapatkan informasi penyaluran BLT. Setidaknya butuh waktu komunikasi hingga tiga hari," terangnya.

Sementara itu, terhambatnya penyaluran BLT Dana Desa di provinsi NTT lebih diakibatkan oleh sejumlah perangkat desa yang baru dilantik. Imbasnya APBD untuk daerah tersebut belum disusun sehingga menghambat penyaluran BLT Dana Desa.

 

 


Desa yang telah Mendapat BLT

Desa-Desa di Banyuwangi mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) kepada warganya yang terdampak pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Abdul Halim mengaku puas dengan realisasi BLT-Dana Desa telah tersalur sebanyak 55.042 desa hingga Senin 1 Juni 2020. Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.

Selain itu, tercatat sebanyak 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp 3.484.140.000.000 atau sekitar Rp 3,484 triliun.

Reporter:Sulaeman 

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya