Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta enam kabupaten mempercepat masa tanam kedua padi guna mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang dan pandemi COVID-19 di semester II 2020.
Enam kabupaten tersebut dinilai memiliki potensi besar produksi padi sehingga mampu menopang kebutuhan padi Jatim dan nasional. Keenam kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jember.
Advertisement
"Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi bersama, jangan sampai telat. Bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam kembali," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/6/2020).
Khofifah mengatakan, apabila petani mulai menanam benih, ketika memasuki kemarau, tanaman padi tersebut sudah besar sehingga tidak lagi membutuhkan banyak air.
Dengan ada percepatan tanam, lanjut Khofifah, petani dapat menanam dan memanen tiga kali per tahun. Namun, apabila terlambat tanam, petani akan menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau ini.
"Senin kemarin digelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama enam kepala daerah yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung. Alhamdulillah, seluruhnya siap mengawal dan memonitor jalannya masa tanam sehingga diharapkan Provinsi Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional,” ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Lumbung Pangan Nasional
Jatim merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Saat ini memiliki luas panen pada semester I 2020 seluas 1.120.153 ha.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pemprov bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani.
Advertisement
