Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara hati-hati. Jokowi pun meminta Jaksa Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk mengawasi program pemulihan ekonomi.
"Saya minta Jaksa Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dari awal sudah melakukan pendampingan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Advertisement
"Jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini Penting," sambungnya.
Pemerintah sendiri telah merancang sejumlah skema pemulihan ekonomi. Menurut Jokowi, dilibatkannya Jaksa Agung hingga KPK dalam program pemulihan ekonomi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang.
"Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard," jelasnya.
Sejumlah skema pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah antara lain, subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi. Kemudian, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mencegah PHK Masif
Jokowi meminta agar program pemulihan tersebut segera dieksekusi agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II, III, dan IV tahun ini tidak merosot lebih dalam lagi. Dia juga mengingatkan program pemulihan ekonomi nasional harus dapat memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya.
"Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawannya," ucap Jokowi.
Advertisement
