Liputan6.com, Jakarta Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden melejit di tengah pandemi Covid-19. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar sebesar 11,8 persen pada bulan Mei 2020, berada di nomor dua setelah Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai terlalu cepat untuk bicara Pilpres. Dia mengatakan, hasil survei bakal berbeda tergantung dengan metodologi.
Advertisement
"Terlalu dini berkomentar. Hasil survey naik turun tergantung metodologi, waktu survey dilakukan, konstelasi politik nasional, dan ekspektasi responden terhadap prioritas kehidupan," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Senin (8/6/2020).
Menurut Hendrawan, respon publik yang baik terhadap Ganjar itu akan dicatat. Pihaknya lebih fokus untuk menjalankan tugas dibanding sibuk dengan hasil survei.
"Kita catat saja. Kami lebih fokus menjalankan tugas membangun semangat gotong royong berskala besar," kata dia.
Diberitakan, survei Indikator Politik Indonesia menunjukan pandemi Covid-19 berdampak kepada elektabilitas tokoh-tokoh nasional yang digadang kuat bakal berkontestasi di Pemilu 2024.
Pada hasil survei yang dilaksanakan 16-18 Mei 2020, nama Menhan Prabowo Subianto masih paling tinggi di angka 14,1 persen. Namun, angka ini turun dibanding survei pada Februari 2020, elektabilitas Prabowo berada di 22,2 Persen.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ajang Unjuk Kinerja
Ada dua tokoh yang merupakan kepala daerah elektabilitasnya naik signifikan. Yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Elektabilitas Ganjar pada Februari 2020 berada di 9,1 persen. Pada Mei 2020, naik menjadi 11,8 persen dan di posisi kedua setelah Prabowo.
Sementara Ridwan Kamil naik menjadi 7,7 persen pada Mei 2020. Pada Februari 2020, elektabilitas Ridwan Kamil hanya 3,8 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam dua bulan terakhir kepala daerah mendapatkan panggung karena penanganan Covid-19 tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat.
"Covid dapat mengubah peta elektoral karena menjadi lahan kepala daerah menunjukan taringnya," kata Burhanuddin dalam pemaparan survei secara daring, Minggu, 7 Mei 2020.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
