Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tetap menjadi opportunity business yang sangat besar di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Itu lantaran pembangunan IKN bukan merupakan proyek yang bergantung sepenuhnya kepada APBN, sehingga membuka kesempatan kepada investor untuk ikut serta.
Advertisement
Suharso menceritakan, saat ini sudah banyak orang yang bertanya kepadanya kapan proyek ibu kota baru akan kembali dilanjutkan. Dia menjawab, pemerintah saat ini tengah menyiapkan masterplan proyek IKN.
"Sudah banyak orang yang bertanya pada saya, kapan kita akan mulai. Saya bilang kami sekarang sedang mempersiapkan masterplan, dan masterplan moga-moga dalam waktu dekat sudah selesai," ungkapnya dalam sesi teleconference, Selasa (9/6/2020).
Lebih lanjut, ia menuturkan, proyek IKN akan menciptakan jam kerja yang luar biasa besar hingga menimbulkan efek berantai (multiplier effect).
"Saya kasih contoh bisnisnya. Karena memerlukan batu misalnya, dan batu tidak ada di Kalimantan, itu ada di Pulau Sulawesi. Maka kalau saya ngomong begini orang sudah bilang, wah bisnis itu. Emang iya, bisnis," tuturnya.
"Jadi bisnisnya bukan di batunya saja, tapi berapa ratus tongkang diperlukan untuk mengangkut itu lewati truk dari Balikpapan ke wilayah ibu kota. Itu kan untuk tongkang saja sudah model bisnis sendiri," dia menambahkan.
Menurut dia, pengerjaan proyek IKN tersebut akan turut berimbas positif terhadap wilayah di Kalimantan Timur dan sekitarnya, khususnya Balikpapan dan Samarinda.
"Jadi efek berantainya, perputaran ekonominya akan luar biasa, dan akan menumbuhkan Samarinda dan Balikpapan menjadi pusat-pusat ekonomi baru," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kajian Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Pandemi Corona
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan kajian pembangunan ibu kota baru tetap berlanjut hingga kini meskipun tengah ada pandemi Corona. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan saat ekonomi membaik pembangunan fisik bisa langsung dilakukan.
"Dalam kondisi ini kita tidak ada pemikiran untuk memulai pembangunan fisik. Tapi kajiannya kita mulai pertimbangan kalau terjadi ekonomi recovery kita siap," ujar Suharso saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Suharso mengatakan, pembangunan Ibu Kota baru menjadi isu panas yang menjadi pembicaraan belakangan apalagi di masa pandemi Virus Corona saat ini. Hal utama yang menjadi pembahasan ialah mengenai prospek kelanjutannya.
"Pekerjaan fisik ditinggalkan. Kami memahami bahwa isu ini jadi missleading karena menganggap pembanguan IKN akan dilakukan tahun ini," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini semua pihak tengah berupaya meminimalkan dampak penyebaran Virus Corona melalui pemotongan anggaran. Bappenas sendiri telah memotong anggaran sebesar 35 persen atau sekitar Rp 664 miliar.
"Bapennas memotong anggaran 35 persen. Itu saya kira yang ditanyakan kepada kami," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Potensi Tsunami Terdeteksi Mengancam Ibu Kota Baru Indonesia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Pusat administrasi baru akan dibangun di dua kabupaten - Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara - di provinsi Kalimantan Timur, dekat dengan kota Balikpapan dan Samarinda.
Namun, para ilmuwan kabarnya baru saja mengidentifikasi potensi risiko tsunami di wilayah ibu kota baru Indonesia itu. Para peneliti itu sebelumnya memetakan bukti beberapa tanah longsor kuno bawah air di Selat Makassar, antara pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Jika tsunami terbesar terjadi di era ini, akan menghasilkan gelombang yang mampu menggenangi Teluk Balikpapan - daerah yang dekat dengan ibu kota baru yang diusulkan Presiden Jokowi.
Tetapi tim peneliti internasional memperingatkan agar tak bereaksi berlebihan atas potensi tsunami tersebut.
"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menilai situasi dengan tepat. Artinya, ini adalah sesuatu yang mungkin harus pemerintah Indonesia masukkan dalam daftar risiko di suatu tempat - bahkan jika kita hanya berbicara tentang peristiwa 'frekuensi rendah, dampak tinggi'," kata Dr Uisdean Nicholson dari Heriot-Watt University, Inggris seperti dikutip dari BBC, Kamis (23/4/2020).
Tim peneliti Inggris-Indonesia menggunakan data seismik untuk menyelidiki sedimen dan strukturnya di dasar laut Makassar.
Survei tersebut mengungkapkan 19 zona berbeda di sepanjang selat tempat lumpur, pasir, dan lanau (kepingan atau butiran batu yang lebih kecil daripada pasir halus) jatuh ke lereng yang lebih dalam.
Beberapa longsoran di antaranya memiliki ratusan kilometer kubik material - volume yang lebih dari mampu mengganggu kolom air, dan menghasilkan gelombang besar di permukaan laut.
"Tanah longsor ini - atau mass transport deposits (MTDs)- cukup mudah dikenali dalam data seismik," jelas Dr Rachel Brackenridge dari Universitas Aberdeen selaku penulis utama di makalah yang menggambarkan penelitian.
"Mereka berbentuk seperti lensa dan sedimen di dalamnya kacau-balau; mereka bukan lapisan datar, teratur, seperti jalur yang Anda harapkan akan ditemukan. Saya memetakan 19 kemungkinan, tetapi itu dibatasi oleh resolusi data. Mungkin masih akan ada yang lainnya, peristiwa kecil yang tidak bisa saya lihat," katanya kepada BBC News.
Semua MTD berada di sisi barat saluran (3.000 m) yang dalam dan melintasi Selat Makassar. Sebagian besar berada di sebelah selatan delta Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan, yang mengeluarkan sesuatu berjumlah hingga jutaan meter kubik sedimen setiap tahun.
Tim peneliti berpikir material tersebut diambil oleh arus di selat dan kemudian dibuang di tempat yang lebih dangkal dari dasar laut jatuh jauh ke kedalaman.
Tumpukan sedimen curam yang terpahat dari waktu ke waktu akhirnya runtuh ke lereng, mungkin dipicu oleh guncangan gempa bumi setempat. Inilah potensi tsunami yang diprediksi terjadi di Indonesia.
