Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berlanjut hingga Surabaya Bakal Genjot Ekonomi

Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo mengatakan, proyek kereta cepat yang diperpanjang hingga Surabaya akan memperlancar arus transportasi dan mobilitas orang.

oleh Agustina Melani diperbarui 10 Jun 2020, 11:00 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta cepat generasi terbaru, CR400AF. (Dok PT KCIC)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengintegrasikan atau memperpanjang megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi, pariwisata, perdagangan dan investasi.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo mengatakan, proyek kereta cepat yang diperpanjang hingga Surabaya akan memperlancar arus transportasi, perpindahan atau mobilitas orang dan barang. Hal ini akan lebih cepat dari sisi waktu dan efisien dari sisi biaya.

Dengan demikian dapat mendorong aktivitas ekonomi bisnis, pariwisata, perdagangan dan investasi. Proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja secara tidak langsung.

"Secara tidak langsung akan begitu, jika aktivitas ekonomi meningkat, ya penciptaan kesempatan kerja juga akan meningkat dari berkembangnya sektor-sektor ekonomi lainnya,” ujar dia, saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Rabu (10/6/2020).

Meski demikian, Wisnu menuturkan, proyek kereta cepat tersebut tidak dapat mengandalkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  "Harus dengan skema kerja sama dengan swasta," kata dia.

Wisnu menambahkan, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 memang proyek itu bukan prioritas. Namun, jika telah kembali ke situasi normal pascapandemi Corona COVID-19, kereta cepat sangat dibutuhkan.

Wisnu mengatakan, kereta cepat itu dibutuhkan untuk menghubungkan kota dan pusat pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa.

"Dan dapat mengurangi kepadatan/beban transportasi darat, memotong biaya transportasi dan kecepatan waktu perjalanan," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini


Menko Airlangga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berlanjut hingga Surabaya

Pengunjung melihat miniatur kereta cepat di pameran Indonesia Business and Development Expo (IBD Expo) di Jakarta, Rabu (20/9). Pameran IBD Expo berlangsung dari 20-23 September 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar megaproyek kereta api cepat Jakarta ke Bandung diintegrasikan atau diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat rapat terbatas “Evaluasi Proyek Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19” bersama Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari Antara, Jumat, 29 Mei 2020.

"Arahaman Bapak Presiden kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti,” kata dia.

Rencana ekspansi untuk mengintegrasikan proyek konektivitas modern ini akan dikaji oleh Kementerian BUMN.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) meski pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Hal itu dinilai dapat mendorong ekonomi nasional sekaligus tetap menjadi wadah bagi para pekerja mencari nafkah di situasi serba sulit seperti saat ini.

Dalam konteks ini, Erick menyinggung kelanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang target penyelesaiannya tetap dipatok pada September 2022 mendatang.

"Kami harus optimistis. Negara dalam kondisi yang terus memikirkan pembukaan lapangan kerja. Tadi Pak Presiden sudah setuju disambungkan Jakarta-Bandung-Surabaya supaya lebih visibel, dan ini pasti menyerap tenaga kerja yang luar biasa," ujar Erick, seperti dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com.

Selain itu, Erick juga bilang, Indonesia harus mengambil kesempatan terkait rencana beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat yang hendak merelokasi pabriknya dari China agar iklim investasi di Indonesia kembali bergairah.

"Menlu dan kepala BKPM dan Menko (Perekonomian) harus lebih agresif untuk membawa mereka ke Indonesia," tambahnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya