Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN.
“Yang menarik statement Menteri BUMN Erick Thohir sebelum covid-19 cukup optimistis, BUMN akan memberikan sumbangan yang besar dari sisi pajak maupun dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi kemarin di rapat kerja komisi XI DPR RI sudah mulai ancer-ancer dividen 2020 mulai akan dipangkas sampai 50 persen karena melihat terhadap tekanan BUMN,” kata Abra dalam diskusi online Indef, Rabu (10/6/2020).
Advertisement
Selain itu, ia juga mengungkapkan hal menarik lainnya dari stimulus PEN untuk BUMN, sampai sekarang informasinya atau usulan dari pemerintah itu masih belum jelas, karena masih ada beberapa versi.
“Pertama versi PEN BUMN yang dibahas dengan komisi XI oleh Kementerian Keuangan, yang mencolok di sini ada alokasi dana talangan untuk Perum Bulog senilai Rp 13 triliun hal ini usulan pertama,” ujarnya.
Kemudian, usulan kedua, Abra menyebut Kementerian Keuangan dengan badan anggaran DPR RI pada 20 Mei 2020 menyatakan dana talangan untuk Bulog sudah hilang dan bergeser dana untuk Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 10,5 triliun.
“Juga di pembahasan Pak Erick kemarin dengan komisi VI dana untuk Bulog baik bansos dan dana talang ini hilang. Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya sejauh mana koordinasi antar kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan, dan kesepakatan itu seperti apa, versi yang bisa pegang itu dari kemenkeu atau BUMN?,” tanyanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Total Dana untuk BUMN
Menurutnya secara total dukungan APBN 2020 yang sudah diresmikan terkait dukungan untuk PEN BUMN ada Rp 27,56 triliun, kemudian setelah covid-19 meningkat menjadi Rp 121,73 triliun, sehingga total kurang lebih Rp 150 triliun yang akan diberikan untuk BUMN.
Padahal jika dilihat dari sisi pertumbuhan aset BUMN yang cukup drastis pada tahun 2016, ia menyebut pertumbuhan labanya relatif terhenti dilevel 5 persen saja, memang belum cukup memberikan capaian yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup terhenti di level 5 persen.
“Beberapa kontribusi BUMN dari sisi pajak, dividen, dan , tentu dalam dukungan stimulus BUMN itu harus kita lihat sejauh mana kontribusi mereka dari sisi pajak, divide, dan PNBP, kalau kita melihat dalam beberapa tahun terakhir memang di tahun 2018 meningkat cukup signifikan, dari sebelumnya 2017 Rp 354 triliun menjadi Rp 422 triliun di tahun 2018, cuman tahun 2019 ini beberapa BUMN keuangannya belum selesia atau belum diaudit sehingga tidak ada agregat kontribusinya,” pungkasnya.
Advertisement
