Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau "Backbone Coastal Surveillance System" pada Bakamla RI Tahun 2016 di KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena (kiri) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/06/2020). Leni Marlena diperiksa sebagai tersangka terkait kasus di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena (kanan) usai menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau "Backbone Coastal Surveillance System" pada Bakamla RI Tahun 2016 di KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena (kiri) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/06/2020). Leni Marlena diperiksa sebagai tersangka terkait kasus di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau "Backbone Coastal Surveillance System" pada Bakamla RI Tahun 2016 di KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena (kanan) usai menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau "Backbone Coastal Surveillance System" pada Bakamla RI Tahun 2016 di KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)
