Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebutkan total realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2020 telah mencapai Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp 2.613,8 triliun.
Besaran realisasi ini, kata Menkeu, turun 1,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai Rp 855,9 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dari realisasi April 2018 dan 37,1 persen dari pagu APBN.
Advertisement
“Belanja pemerintah yang sudah refocusing dan realokasi bisa jadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan,” kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, Selasa (16/6/2020).
Adapun rincian yang dipaparkan Sri Mulyani, antara lain, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 537,3 triliun atau tumbuh 1,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp 530,8 triliun dan 29 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp 1.851,1 triliun.
Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 306,6 triliun yang terkontraksi hingga 5,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 325,1 triliun.
Namun demikian, jumlah ini telah mencapai 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 762,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja K/L sebesar Rp 270,4 triliun yang terkontraksi 6,2 persen dibanding Mei 2019.
“Belanja K/L turun karena refocusing, belanja pegawai terkontraksi 4,2 persen sedangkan bansos naik 30,7 persen. Ini upaya kita untuk berikan bantalan sosial akibat berbagai tekanan ekonomi dan terjadinya PHK atau orang dirumahkan,” jelas Sri Mulyani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Belanja Pegawai Turun
Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan 4,2 persen dibanding Mei 2019 karena THR yang dibayarkan tidak sebesar tahun lalu yaitu hanya gaji pokok dan hanya diberikan kepada Eselon II ke bawah.
Belanja barang terkontraksi hingga 30,3 persen dibanding periode sama tahun lalu antara lain karena masih diterapkannya PSBB dan WFH sehingga beberapa kegiatan K/L tidak terlaksana sesuai rencana seperti Polri, Kemenag, Kemenhan, dan Kemenkes.
“Belanja barang paling besar pemotongannya adalah perjalanan 58,8 persen. Operasional pemerintahan alami penurunan belanja karena sebagian besar dialihkan untuk kesehatan dan bansos,” kada Sri Mulyani.
Realisasi belanja modal sebesar Rp 26,9 triliun, terkontraksi 7,3 persen karena belanja Kementerian PUPR dan Kemenhub mengalami perlambatan akibat penghematan dalam rangka penanganan COVID-19.
Realisasi belanja bansos Rp 78,9 triliun atau naik 30,7 persen karena pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 seperti pembayaran iuran PBI BPJS serta penyaluran PKH dan Kartu Sembako melalui Kemensos.
Kemudian realisasi belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non K/L Rp 267 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 145,7 triliun dan subsidi Rp 48,9 triliun.
Sementara realisasi TKDD sebesar Rp 306,6 triliun secara rinci terdiri dari DBH Rp 31,5 triliun, DAU Rp 190,9 triliun, DAK Fisik Rp 2,9 triliun, DAK Nonfisik Rp 49,1 triliun, DID Rp 3,2 triliun, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp 0,2 triliun, serta dana desa Rp 28,9 triliun.
Advertisement
