Usai Bertemu Wapres, Ketua MUI Dorong DPR Cabut RUU HIP

Buya menjelaskan MUI terus mengawal terkait pembahasan RUU HIP tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Jun 2020, 03:33 WIB
Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat. (bimasislam.kemenag.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ketua MUI Buya Basri Bernanda berharap ormas juga diajak untuk berdialog bersama DPR.

"Kami berharap kepada semua ormas-ormas yang ada agar menjadikan ini sebagai pendinginan suasana terus menyikapi dan mengawal DPR selanjutnya, kalau perlu nanti berdialog untuk mendorong DPR untuk mencabut RUU HIP ini," kata Buya usai bertemu Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020).

Buya menjelaskan pihaknya terus mengawal terkait pembahasan RUU HIP tersebut. Dia juga menjelaskan pihaknya mengapresiasi terkait keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Sekali lagi MUI apresiasi yang tinggi dalam menyikapi kegelisahan umat ini," kata Buya.

Sebelumya diketahui Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan pimpinan Muhammadiyah, PBNU, dan MUI di kediaman, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (16/6) malam. Ma'ruf didampingin Menko Polhukam Mahfud MD.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Tunda Pembahasan RUU HIP

Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf bersama Mahfud menyampaikan sikap pemerintah terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Malam ini saya bersama Pak Mahfud bertemu MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang sudah diambil. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP," kata Ma'ruf Amin usai pertemuan, Selasa (16/6).

Dia menjelaskan pemerintah menunda pembahasan lantaran saat ini sedang fokus dalam penaganan Covid-19.Serta dampak dari virus tersebut yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Alhamdullilah, keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah," jelas Ma'ruf.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya