PDIP Dukung Sikap Pemerintah Menunda Pembahasan RUU HIP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan Pemerintah menunda membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Terkait hal ini, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR untuk lebih dahulu mendengarkan berbagai pandangan, pemikiran dan aspirasi publik yang berkembang terutama dari Ormas-ormas Keagamaan seperti antara lain MUI, PBNU dan PP Muhamadiyah.

"Sikap pemerintah seperti itu menggambarkan bahwa Pemerintah mau mendengar dan menjadikan aspirasi masyarakat luas sebagai sumber pengambilan kebijakannya. Hal ini mencerminkan prinsip negara hukum demokrasi dipegang teguh oleh Presiden Joko Widodo," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada Liputan6.com, Rabu (16/6/2020).

Menurut dia, PDIP mengajak segenap komponen bangsa, baik DPR, Pemerintah dan Partai Politik untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya untuk mencari titik temu di antara berbagai pandangan di tengah masyarakat, tentang pentingnya dihadirkan sebuah undang-undang yang dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas negara untuk membangun mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.

"PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU HIP ini diperlukan hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk benar-benar mengembalikan ideologi Pancasila dapat menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah-tengah bangsanya sendiri, serta dapat melindungi dan membentengi rakyat dan bangsa Indonesia dari ancaman bekerjanya kembali ideologi komunisme, liberalisme/kapitalisme dan paham ekstrimisme keagamaan apapun, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ungkap Basarah.

PDIP, lanjut dia, beharap dan berdoa agar RUU HIP ini kelak akan menjadi undang-undang instrumental yang dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menginternalisasi dan pembumian Pancasila ke dalam alam pikir dan perasaan kebatinan masyarakat Indonesia.

"Serta menjadi panduan penyusunan berbagai macam peraturan perundang-undangan, panduan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah, panduan mengembangkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi serta panduan kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya," jelas pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: