129 Lokasi Pariwisata-Hiburan di DKI Lakukan Pelanggaran Selama PSBB Transisi

Pemprov DKI menyatakan pihaknya sudah menyampaikan peringatan ringan tertulis. Bila membandel, peringatan berat berupa penyegelan dan denda bakal diberlakukan.

oleh Muhammad Ali diperbarui 18 Jun 2020, 07:48 WIB
Suasana saat hari pertama pembukaan kembali pusat kuliner Thamrin 10, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan PSBB transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan dengan menerapkan standar protokol kesehatan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan bahwa selama PSBB ada 129 tempat yang di dalamnya termasuk hotel, restoran, kafe hingga bar melakukan pelanggaran.

"Kami sudah sampaikan juga peringatan ringan tertulis, peringatan berat bisa disegel dan denda. Selama PSBB ditetapkan, 129 tempat melakukan pelanggaran mulai hotel, restoran, rumah makan, bar, kafe dan sebagainya," tutur Cucu di Jakarta, Rabu 17 Juni 2020.

Saat ini, kata Cucu, untuk sektor pariwisata seperti restoran, hotel sudah dibuka kembali di masa PSBB transisi dengan syarat ada pembatasan pengunjung 50 persen. Sementara sektor event seperti konser, tempat hiburan yakni diskotek yang masih belum diizinkan buka.

Cucu juga menyebut selama PSBB di Jakarta, hampir seluruh sektor pariwisata hingga tempat hiburan terdampak akibat sektor-sektor itu diminta tutup untuk mencegah penularan COVID-19.

"Kalau kami lihat jumlah yang terdampak persentasenya, untuk hotel 94 persen terdampak, restoran 67 persen, karena restoran masih boleh buka di masa PSBB, tapi tidak boleh makan di tempat, mereka tetap beroperasi, tapi hanya boleh take away. Jadi penurunannya tidak terlalu separah hotel atau hiburan. Untuk hiburan 100 persen terdampak," ujarnya yang dikutip dari Antara.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pendapatan Daerah Merosot

Cucu mengatakan, karena sektor pariwisata diminta tutup, ada pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) 2020. Cucu mencontohkan, pajak hotel yang seharusnya bisa didapat sebesar Rp2 triliun, kini hanya Rp 466 miliar.

"Kalau kami lihat juga, PAD bisa dibilang sangat drastis menurun dibanding 2019, angkanya jauh lah pendapatan yang kita dapat dari pajak di sektor pariwisata, ada tiga pajak utama, hotel, restoran dan hiburan. Contoh hotel yang harusnya harusnya Rp 2 triliun, hanya Rp466 miliar sampai akhir Mei kemarin dan ini ada total realisasinya dibandingkan 2019. Jadi kurang lebih hanya 23 persen dari target," tuturnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya