Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia mengumumkan negaranya sedang ditarget serangan siber yang masif dan sophisticated. Pelaku diduga berasal dari negara dengan kemampuan teknologi tinggi.
Dilaporkan BBC, Jumat (19/6/2020), Perdana Menteri Scott Morrison berkata serangan siber itu menyerang seluruh level pemerintahan. Petugas layanan esensial dan berbagai bisnis juga turut menjadi sasaran.
Baca Juga
Advertisement
PM Morrison berkata tidak ada pembobolan data pribadi yang terjadi secara signifikan.
Pakar keamanan siber pemerintah Australia percaya aktor serangan ini bukanlah individual, melainkan negara (state-based).
Media Australia, The Sydney Morning Herald, menyebut dugaan China sebagai aktor di balik serangan siber. Itu berdasarkan kemiripan dengan serangan siber ke Australia pada tahun lalu.
Pada Februari 2019, sistem komputer parlemen Australia mengalami serangan siber. China diduga dibalik serangan tersebut.
Teknik yang digunakan aktor itu adalah memakai link ke situs palsu untuk mencuri informasi pengguna, atau link ke files yang berbahaya, serta memakai layanan pelacak email untuk mengetahui ketika korban membuka email.
PM Morrison enggan menyebut nama negara, tetapi ia berkata tak semua negara bisa melakukan serangan seperti ini.
"Tak banyak aktor negara yang bisa melakukan aktivitas seperti ini," ujar Morrison.
Kamis kemarin, PM Australia sudah membahas serangan siber ini dengan PM Inggris Boris Johnson. Australia sudah meminta bantuan Amerika Serikat terkait hal ini.
Australia, Inggris, dan Amerikat Serikat adalah bagian dari koalisi intelijen Five Eyes. Dua anggota lain adalah Selandia Baru dan Kanada. Lima negara ini saling berbagi informasi di ranah intelijen.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Hubungan Australia-China Sedang Panas
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman yang dilontarkan China terkait perdagangan, pariwisata dan pendidikan.
Ketegangan diplomatik kedua negara kian memanas setelah Australia mendesak digelarnya penyelidikan mengenai asal-usul penyebaran Virus Corona COVID-19, yang mendapat kecaman keras dari China. Demikian seperti mengutip laman ABC Indonesia, Selasa 16 Juni 2020.
Organisasi World Health Assembly bulan lalu telah menyetujui penyelidikan independen atas pandemi COVID-19 setelah mendapat lobi dari Australia dan Uni Eropa.
China berada di bawah tekanan internasional terkait penyelidikan asal-usul penyebaran Virus Corona COVID-19, namun tampaknya telah mengambil langkah-langkah untuk "menghukum" Australia yang memulai usulan tersebut.
Pemerintah Australia kembali harus merespons ancaman China pekan lalu, yang menyarankan mahasiswanya mempertimbangkan kembali untuk kuliah di Australia karena tidak aman akibat meningkatnya serangan rasis.
China sebelumnya telah mengenakan tarif impor untuk gandum Australia, melarang impor daging sapi dari sejumlah rumah potong hewan, serta melarang turis ke Australia.
Menanggapi hal ini, PM Morrison pekan lalu menegaskan, pihaknya tidak akan tunduk atau terintimidasi oleh negara lain.
"Kita negara perdagangan terbuka, kawan. Tapi saya tak akan pernah mengorbankan nilai-nilai kita dalam menanggapi tekanan dari siapa pun," ujar PM Morrison kepada stasiun radio 2GB.
Ia menambahkan, terserah pada mahasiswa China sendiri untuk memutuskan datang kuliah ke Australia atau tidak.
"Australia menawarkan produk pendidikan dan pariwisata terbaik di dunia," katanya.
Advertisement
