Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Akibat terjadinya pandemi virus corona (Covid-19), Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.
Advertisement
"Dampak dari pandemi Covid-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).
Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang, dan 351 paket atau 7 persen senilai RP 13,7 triliun belum proses lelang.
Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.
Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).
Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
"Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran," ujar Basuki.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Percepatan penyerapan APBN
Basuki berpesan agar seluruh pihak turut merasakan kesulitan saat wabah pandemi virus corona. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.
"Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita Harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara," sambung Basuki.
Lebih lanjut, ia juga berpesan untuk tidak bersekongkol dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebab, PBJ merupakan celah terbesar terjadinya penyimpangan.
"Sebagai kementerian yang ditugaskan membelanjakan uang negara, tugas Kementerian PUPR selalu diawali dengan PBJ. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus penuh integritas dan berhati-hati," imbuh Basuki.
Advertisement
