Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa seluruh anggaran belanja di setiap Kementerian Lembaga (K/L) saat ini akan difokuskan untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efisien dan efektif.
Mengingat banyak temuan di lapangan beberapa KL tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya
"Jadi kita berharap dengan desain reformasi anggaran ini dan terjadinya covid, kita bisa melakukan kombinasi supaya kita bisa makin efisienkan dua komponen ini yakni belanja pegawai dan barang," kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani mencontohkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering muncul banyak K/L meminta anggaran yang kemudian itu digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
Namun pada saat diserahkan, pihak daerah tidak mau menerima karena tidak sesuai kebutuhan.
"Ini sering muncul. Umpamanya suatu kementerian buat infra, sudah jadi mau diserahkan ke pemda, tapi pemda bilang gak butuh. Ini menimbulkan satu persoalan, di bpk juga sudah disampaikan beberapa temuan mengenai berbagai belanja ke masyarakat atau pemda yang ternyata tidak sesuai atau tidak terlalu sinkron dengan kebutuhan masyarakat pemda. Sehingga ini merupakan hal yang perlu kita timbang," jelas Sri Mulyani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Reformasi Anggaran
Untuk itu, Bendahara Negara ini meminta usulan dan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk melakukan sistem reformasi anggaran secara nasional. Hal itu diharapkan agar birokrasi disetial Kementerian Lembaga berjalan efektif dan juga efisien.
"Karena tantangan kita denga reformasi sejak 2010 adalah kualitas belanja masih bisa diperbaiki dan sesuai dengan Presiden Jokowi terpilih periode 1 gimana buat money follow program," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
