Liputan6.com, Jakarta - Hampir 260 juta anak-anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan pada 2018. Hal ini terungkap dalam laporan badan PBB yang menyatakan kemiskinan dan diskriminasi menjadi penyebab atas ketidaksetaraan pendidikan yang diperburuk wabah Virus Corona COVID-19.
Anak-anak dari komunitas yang lebih miskin serta anak perempuan, orang cacat, imigran dan etnis minoritas berada pada kerugian pendidikan yang berbeda di banyak negara, lapor badan pendidikan UNESCO yang berbasis di Paris tersebut. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Selasa (23/6/2020).
Baca Juga
Advertisement
Pada 2018, "258 juta anak-anak dan remaja sepenuhnya tidak mendapat akses dari pendidikan, dengan kemiskinan sebagai hambatan utama untuk mengakses", menurut laporan itu.
Angka ini mewakili 17 persen dari semua anak usia sekolah, kebanyakan dari mereka berada di wilayah Asia selatan dan tengah dan Afrika sub-Sahara.
Kesenjangan kian memburuk dengan kedatangan pandemi COVID-19, yang melihat lebih dari 90 persen populasi siswa global dipengaruhi oleh penutupan sekolah, kata laporan itu.
Dan sementara anak-anak dari keluarga dengan sarana yang masih dapat melanjutkan sekolah dari rumah menggunakan laptop, ponsel dan internet, jutaan lainnya terputus sama sekali.
"Pelajaran dari masa lalu - seperti dengan Ebola - telah menunjukkan bahwa krisis kesehatan dapat meninggalkan banyak anak di belakang, khususnya gadis-gadis termiskin, banyak di antaranya mungkin tidak pernah kembali ke sekolah," kata direktur umum UNESCO Audrey Azoulay.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Masalah di Negara Miskin
Laporan tersebut mencatat bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, remaja dari 20 persen rumah tangga terkaya tiga kali lebih mungkin menyelesaikan bagian pertama sekolah menengah - hingga usia 15 - dibandingkan mereka yang berasal dari rumah miskin.
Anak-anak penyandang cacat 19 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai kemampuan membaca minimum di 10 negara ini.
Di 20 negara miskin, terutama di Afrika sub-Sahara, hampir tidak ada gadis desa yang dapat menyelesaikan sekolah menengah, menurut UNESCO.
Di Amerika Serikat, siswa LGBTI hampir tiga kali lebih mungkin untuk tinggal di rumah dari sekolah karena mereka merasa tidak aman.
"Sayangnya, kelompok yang kurang beruntung dijauhkan atau diusir dari sistem pendidikan melalui keputusan yang mengarah ke pengucilan dari kurikulum, tujuan pembelajaran yang tidak relevan, stereotip dalam buku teks, diskriminasi dalam alokasi dan penilaian sumber daya, toleransi kekerasan dan pengabaian kebutuhan," kata laporan itu.
Advertisement
Diskriminasi dalam Pendidikan
Dua negara di Afrika masih melarang gadis hamil untuk bersekolah, 117 negara mengizinkan pernikahan anak, dan 20 negara belum meratifikasi konvensi internasional yang melarang pekerja anak.
Sekitar 335 juta anak perempuan bersekolah di sekolah yang tidak menyediakan layanan air, sanitasi dan kebersihan yang mereka butuhkan untuk tetap berada di kelas saat masa menstruasi.
Di beberapa negara Eropa tengah dan timur, anak-anak Roma dipisahkan di sekolah-sekolah umum.
Dan di Asia, orang-orang terlantar seperti Rohingya diajarkan dalam sistem yang terpisah.
"Banyak negara masih mempraktikkan segregasi pendidikan, yang memperkuat stereotip, diskriminasi, dan keterasingan," kata laporan itu.
"Hanya 41 negara di seluruh dunia yang secara resmi mengakui bahasa isyarat dan, secara global, sekolah-sekolah lebih bersemangat untuk mendapatkan akses internet daripada melayani pelajar dengan disabilitas," katanya.
UNESCO mendesak negara-negara untuk fokus pada anak-anak yang kurang beruntung ketika sekolah dibuka kembali setelah penguncian akibat pandemi Virus Corona COVID-19.
"Untuk naik ke tantangan zaman kita, langkah menuju pendidikan yang lebih inklusif sangat penting," kata Azoulay.
"Kegagalan untuk bertindak akan menghambat kemajuan masyarakat."
