Liputan6.com, Bandung - Lantaran kecewa dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020, puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (24/6/2020) kemarin.
"Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat," kata Perwakila Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati.
Advertisement
Dirinya mengatakan, tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan harus online, pengumuman PPDB pun dirasa tidak transparan.
Dia mengatakan titik koordinat juga menjadi masalah dan banyak orangtua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya.
"Pengumuman PPDB tidak transparan dan hal ini banyak dikeluhkan orangtua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula," kata Illa.
Menurut dia sosialisasi PPDB pun menjadi masalah, buktinya masih banyak orangtua yang belum pahan teknis PPDB online dikarenakan berbagai faktor, seperti edukasinya yang kurang tersosialisasikan dari sekolah ke calon peserta atau orangtua siswa.
"Karena pada saat pengesahan juknis waktunya mepet sehari sebelum pendaftaran. Jadi sosialisasi kurang sekali. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam proses PPDB ini," kata Illa.
Anggota FMPP lainnya, Sudiarto menambahkan, dinas selalu merekomendasikan siswa yang tidak diterima di negeri untuk diterima di sekolah swasta namun pelayanan di sekolah swasta selalu dihadapkan dengan biaya.
"Saat daftar saja harus membayar sejumlah uang. Belum kalau di SMK harus bayar untuk uang praktik dan ini itu. Bohong kalau siswa miskin di swasta gratis, tetap saja bayar. Jadi selama ini dinas hanya 'omdo'," kata Sudiarto.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Tanggapan Disdik Jabar
Menyikapi kekecewaan tersebut, Sekretaris I Panitia PPDB Dinas Pendidikan Jabar Dian Peniasiani mengatakan, dalam permendikbud dijelaskan bahwa PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru.
Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi. Belajar berinovasi itu dimulai dari PPDB dan dengan demikian, PPDB itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah.
"Kami dari Disdik Jabar hanya sebagai koordinator saja, karena dapat dibayangkan jika semua sekolah memiliki aturan masing-masing. Maka disdik hadir di situ," kata Dian.
Sementara itu terkait transparansi, menurut Dian, rekapitulasi siswa memang tidak dimunculkan saat siswa selama proses pendaftaran sebab, ada hitung-hitungan kalibrasi nilai UN bagi siswa jalur prestasi nilai rapor.
Akan tetapi, kata dia, saat pengumuman orangtua siswa bisa melihat nilainya.
"Insya Allah kita selalu transparan," kata Dian.
Dian mengakui bahwa permasalahan PPDB SMA/SMK/SLB Jabar sangat kompleks dan tahun ini PPDB dilaksanakan secara daring karena di masa pandemi Covid-19, dengan begitu sosialisasi yang dilaksanakan tidak bisa dengan tatap muka tapi melalui video konferensi.
Advertisement
