Liputan6.com, Semarang - Selain penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu, modus mendompleng Kartu Keluarga (KK) juga terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020 di Jawa Tengah.
Modus tersebut ditemukan Ganjar saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6/2020), saat dirinya mendapati ada orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang.
Ganjar mengungkapkan, untuk mengakali sistem, orangtua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang.
Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orangtuanya di Bali.
Baca Juga
Advertisement
Mengetahui hal itu, Ganjar pun langsung menghubungi orangtua siswa itu dan dari percakapan tersebut, orangtua siswa membenarkan bahwa anaknya mendompleng KK di Semarang.
"Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," tanya Ganjar.
Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar, si anak saat ini masih tinggal bersama orangtuanya di Denpasar dan mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar.
Berdasarkan keterangan panitia PPDB Jateng, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan dan pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat.
"Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini," tegasnya.
Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang sehingga nantinya kalau syarat tinggal hanya setahun, maka satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orangtua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.
"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," katanya menambahkan.
