Disdik DKI: 3 Tahun Pemprov Rumuskan Seleksi Usia di Jalur Zonasi

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersikukuh menerapkan kebijakan seleksi usia pada jalur zonasi. Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menuturkan kebijakan ini sudah dirumuskan selama tiga tahun.

"DKI sudah merumuskan ini dari tiga tahun yang lalu, kami tidak ubah karena ini sudah settle," kata Nahdiana, Kamis (25/6/2020).

Saat rapat bersama Komisi E DPRD pada Rabu kemarin, Nahdiana berulang kali menjelaskan alasannya seleksi usia bagi jenjang SMP, SMA/SMK tetap dijalani yakni karena tidak akuratnya titik koordinat alamat calon peserta didik baru saat pihak sekolah menginput ke dalam sistem.

Fakta tersebut dikatakan Nahdiana menjadi salah satu penyebab kisruhnya jalur zonasi. Ia juga menegaskan masalah jalur zonasi tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Daerah di luar Jakarta merasakan hal serupa.

Terlebih lagi, imbuhnya, tahun ini kelas 6 dan 9 tidak melaksanakan Ujian Nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau Anda masuk, berarti anak Anda diseleksi tinggalnya di mana, karena ada KK, dengan NIK, dari situ Anda baru bisa masuk yang berbasis irisan kelurahan, himpitan dengan kelurahan lain. Ini kalau diukur dengan Google Maps masukin ke sistem itu tuh yang bikin kisruh. Ini kami ukur itu," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Basri Baco menukas Dinas Pendidikan telah menyalahi aturan dengan adanya seleksi usia bagi calon peserta didik tingkat SMP dan SMA, jika merujuk ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

"Acuan kita adalah Permendikbud 44/2019 kalau juknis ibu hari ini bertentangan dengan itu menurut saya juknis itu cacat hukum dan harus batal demi hukum," kata Basri.

Aturan usia sejatinya telah diatur dalam Permendikbud 44/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, Sekolah Menengah Kejuruan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: