Liputan6.com, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan siap mendukung penuh langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memerangi sindikasi penempatan Pekerja Migran nonprosedural atau undocumented.
“TNI setuju dengan BP2MI dalam pemberatasan dan memerangi sindikasi penempatan PMI non prosedural. Ini adalah praktik bisnis kotor yang harus segera diperangi,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).
Advertisement
Untuk mendukung langkah tersebut, Panglima TNI juga akan melakukan operasi terpadu dalam memberantas mafia sindikasi pengiriman pekerja migran nonprosedural.
Hadi menyatakan siap kerjasama dengan menggerakkan seluruh matra, khususnya di daerah-daerah perbatasan, dan kantong-kantong potensial PMI. TNI sangat setuju dan akan sikat mafia sindikasi ini dengan membentuk operasi bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengucapkan terimakasih kepada Panglima TNI yang telah memberikan dukungan untuk memerangi mafia sindikasi penempatan PMI non prosedural.
“Sejak di lantik Presiden Jokowi, saya menyatakan perang melawan sindikasi. PMI telah menjadi korban sindikasi pengiriman ilegal, ini adalah komplotan jahat yang terlibat dalam bisnis kotor. Karena banyak oknum yang terlibat dalam praktik dan bisnis kotor ini,” ujar Benny.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
3,7 Juta PMI Terdaftar
Lanjut Benny menyampaikan, terdapat 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Pada tahun 2019, PMI tersebut telah menyumbang devisa kepada negara sebesar Rp 159,6 Triliun. Namun, jika merujuk data dari World Bank, ada 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri.
"Selisihnya ada 5,3 juta PMI yang tidak terdaftar. Bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya masuk ke negara dengan selisih 5,3 juta PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur unprosedural, diluar radar pencatatan dan pengawasan resmi negara,” ujarnya.
Advertisement
