Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut adanya potensi ketimpangan sekolah yang berbasis pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai perlu adanya intervensi oleh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi agar potensi tersebut tidak terjadi.
Advertisement
"Saya kira ini aspek yang harus kita review lebih jauh, apakah ada terobosan atau regulasi yang memungkinkan Pemda untuk bisa terlibat lebih jauh dalam pelayanan pendidikan, baik umum maupun keagamaan," ujar Anies dalam forum diskusi VOX Populi Institute Indonesia, Kamis (25/6/2020).
Sebagai contoh, ujar Anies, perbedaan induk regulasi yang menerapkan pendidikan umum dan keagamaan akan berdampak pada orangtua.
Misalnya, Anies memberi contoh seorang murid atau wali murid tidak merasakan dampak kebijakan Kementerian Agama karena bersekolah di pendidikan umum, begitu sebaliknya. Hal seperti ini, disebutnya perlu ada pembenahan lebih lanjut untuk menerapkan kesetaraan kualitas pendidikan.
Dia menambahkan, apabila tidak ada tindak lanjut mengenai integrasi sistem pendidikan, bukan tidak mungkin akan terjadi ketimpangan serius.
"Nampaknya sederhana, tapi kita perlu pikirkan jangka panjang. Bagi Jakarta, mungkin tidak sebesar tempat lain, tapi bila tidak serius, ada potensi gap hasil pendidikan yang amat serius antar keduanya," ucap Anies.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ketimpangan Seolah Negeri dan Swasta
Anies juga berbicara adanya ketimpangan perhatian sekolah. Menurutnya saat ini sekolah negeri terlalu mendapat perhatian lebih.
"Masih ada sekolah swasta ini secara infrastruktur lemah, ekonomi sosialnya tidak kuat. Di situ, perlu langkah khusus pemerintah pusat dan daerah untuk membantu sekolah swasta menyelesaikan masalah. Tujuannya kembali pada penyerataan tadi," jelasnya.
Anies berharap, kolaborasi dan penyetaraan sekolah swasta dan negeri bisa diwujudkan. Agar kemajuan pelayanan pendidikan dapat berjalan.
"Kita harus berikan exposure pada kemajuaan, exposure pada pelayanan yang lebih tinggi. Saya harap bisa dilakukan pemda dan pusat dan memang diperlukan effort khusus dalam melaksanakan itu," pungkasnya.
Advertisement
