Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Mulyadi menegaskan bahwa Partai Demokrat secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurutnya, jika RUU tersebut disahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat.
"Demokrat satu-satunya partai yang menolak RUU HIP sejak awal. Simplifikasi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta memasukkan Ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan historis akan berdampak dalam kelangsungan kehidupan sosial agama," jelas Mulyadi.
Advertisement
Dia mengatakan, Pancasila sudah menjadi nilai yang mengakar di kehidupan sosial. Nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan adat Minangkabau yang kental dengan ajaran-ajaran agama.
"Nilai-nilai Pancasila sangat sesuai dengan adat Minang yang luhur. Kehidupan adat kita yang berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah," ungkap legislator asal Sumatera Barat ini.
Penyederhanaan Pancasila, menurut Mulyadi juga akan berpengaruh pada keberlangsungan masa depan generasi muda. Dia tak ingin masa depan generasi penerus di tanah kelahirannya jauh dari adat Minang yang kental dengan nilai-nilai agama.
"Kami khawatir akan memunculkan generasi muda yang mengabaikan nilai-nilai religiusitas. Tentu hal ini akan menjadi kekhawatiran kita terhadap masa depan bangsa Indonesia," ujar Mulyadi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bisa Menimbulkan Keresahan
Lebih lanjut ia mengatakan, jika RUU HIP disahkan, berpotensi menjadi landasan berdirinya kelompok terlarang. Tentunya, jika hal ini sampai terjadi akan menimbulkan keresahan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
"Jangan sampai ketika RUU HIP ini hadir menjadi UU nanti dijadikan alasan baru bagi kelompok terlarang bangkit lagi. RUU HIP memunculkan keresahan besar terutama di kalangan umat Islam, karena berpotensi menciptakan haluan sendiri. Artinya bertolak belakang dengan spirit Pancasila," pungkas Mulyadi.
Advertisement
