Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 mengakibatkan tekanan ekonomi dari baik dari sisi makro ekonomi maupun mikro atau di sektor riil. Pemerintah bersama Bank Indonesia sejak awal bersepakat untuk saling bergandengan dan mengeluarkan kebijakan yang seirama.
"Kami dan Bank Indonesia itu bekerja sama agar tidak masuk dalam spiral krisis," kata Sri Mulyani dalam Webinar Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Sabtu (27/6).
Saat awal krisis terjadi, banyak pihak yang perlu dijaga kepercayaannya oleh pemerintah. Mulai dari masyarakat, buruh, pengusaha sampai investor.
Baca Juga
Advertisement
Pandemi Covid-19 ini memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi. Perubahan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia memang bisa dilakukan setiap saat. Berbeda dengan kebijakan pemerintah yang untuk mengubahnya perlu mekanisme yang tidak singkat.
"Indonesia kita jagain sama-sama, moneter bikin apa, kita (pemerintah) bikin apa. Kalau moneter bisa bertemu dan memutuskan sampai tiap minggu, tapi kalau APBN sudah diketok penerapannya bisa setahun," ungkap Sri Mulyani.
Sehingga, berbagai perubahan yang terjadi di tengah jalan, bagi pemerintah merupakan tantangan yang luar biasa. Tak hanya skala ekonomi makro, pemerintah juga harus bertanggung jawab pada sektor rill hingga ke tiap rumah tangga.
"Makanya ada bansos untuk penerima PKH, kartu sembako, warga di Jabodetabek sampai desa itu karena kita lihat perlapisan," kata Sri Mulyani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Minta Pengertian Berbagai Pihak
Sri Mulyani meminta pengertian berbagai pihak jika pemerintah terlihat berubah-ubah dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab, yang terjadi saat pengambilan keputusan bisa berbeda dampaknya di masa depan.
Semisal saat menentukan kebijakan subsidi listrik PLN kepada sebagian pelanggannya. Saat pengambilan keputusan, pemerintah memprediksi pandemi berlangsung tidak lama. Sehingga subsidi yang diberikan hanya 3 bulan.
Namun dalam perjalanannya, pemerintah melihat dampak pandemi masih berlanjut sampai bulan Juni. Melihat kondisi itu pemerintah memutuskan kembali memberikan subsisi sampai 6 bulan. Begitu juga dengan sektor lainnya.
"Itu yang kita putus, di satu sisi anggaran per tahun dan keputusan dibuat per minggu. Ini semua harus dijaga," ungkap Sri Mulyani.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
